Insiden Berdarah di Pidie Aceh, Komnas HAM Minta Komandan Dicopot
Komnas HAM mendesak Panglima TNI bertanggung jawab dan mempertimbangkan pencopotan komandan satuan yang terlibat dalam insiden di Pidie.
Komnas HAM meminta pemeriksaan hukum terhadap komandan lapangan dan anggota, serta pengamanan senjata untuk uji balistik.
Investigasi gabungan, otopsi korban, dan dialog mengenai persoalan masyarakat Aceh turut didorong sebagai langkah penanganan.
Jakarta, IDN Times - Komnas HAM mendesak Panglima TNI bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang menewaskan seorang warga dan melukai belasan orang di Gampung Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026). Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, meminta komandan satuan yang terlibat ditegur keras hingga dicopot.
“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ucap Amiruddin dikutip Senin (9/11/2026).
1. Panglima TNI diminta periksa anggota yang menembak
Ilustrasi penembakan. (IDN Times/Arief Rahmat) Amiruddin meminta Panglima TNI memeriksa dan memproses secara hukum komandan lapangan, serta anggota yang diduga melepaskan tembakan ke arah masyarakat. Dia juga meminta seluruh senjata yang digunakan dalam insiden tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan balistik.
“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” kata dia.
2. Desak investigasi gabungan dan otopsi korban
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab (IDN Times/Margith Juita Damanik) Dia mendorong Panglima TNI atau Menkopolkam membentuk Tim Gabungan Investigasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh. Tim tersebut dapat dipimpin Menkopolkam. Sementara itu, Komnas HAM akan melakukan investigasi independen sebagai pembanding penyelidikan aparat penegak hukum.
“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,“ kata Amiruddin.
3. Pemerintah diminta utamakan pendekatan damai
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab (IDN Times/Axel Jo Harianja) Amiruddin juga meminta kepolisian segera melakukan otopsi forensik terhadap Abzalul Rizal (20), korban meninggal dalam insiden tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus menjadi alat bukti dalam proses hukum.
Dia turut mendesak pemerintah membuka dialog mengenai persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat Aceh, termasuk pengaturan bendera daerah dalam Pasal 246 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Untuk dialog yang konstruktif ini Mendagri perlu mengambil inisiatif segera,” ujarnya.
Insiden di Pulo Keunari bermula ketika personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait hendak menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi pada Rabu, 4 November 2026. Insiden tersebut menyebabkan satu warga meninggal dunia dan 13 lainnya luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan terluka.
