Pemerintah Mau Bagi Bansos Lagi, Ini 3 Ultimatum Eks Penyidik KPK

Andre menilai bahwa penyelenggaraan bansos bagi masyarakat harus diawasi eksekutif selaku mitra kerja pemerintah. Seharusnya DPR melakukan pengawasan ketat terhadap pemerintah yang akan membagikan bansos. 

"Namun kenyataannya, bagaimana kita juga telah pahami lewat pemberitaan melalui proses persidangan, setidaknya ada dua nama pejabat legislatif justru ikut-ikutan, mereka bukan hanya sekedar ikut ngambil porsi kecil, justru paling besar," ujarnya.

Andre juga mengingatkan adanya masalah data calon penerima bantuan sosial. Apalagi Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah mengungkapkan adanya data 21 juta data calon penerima bansos yang harus ditidurkan karena adanya masalah. 

"Apakah nanti yang untuk yang PPKM baru tapi yang ini bantuan sosial berkaitan dengan PPKM darurat menggunakan data yang mana?" ujarnya.

Terakhir, Andre juga mengingatkan permasalahan metode yang dipakai dalam penyediaan bansos. Ia mengimbau agar publik memperhatikan metode vendor bansos yang sebelumnya ditunjuk secara langsung oleh Kementerian Sosial sebagai penyedia barang. 

"Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah yang ketiga adalah mungkin kita perlu perhatikan tentang metode. Metode itu maksudnya begini, apakah metode seperti kemarin itu kayak misalnya penyedia seperti dilelang penunjukan langsung kepada perusahaan-perusahaan tanpa benar-benar secara teliti melihat entitas-entitas yang ikut dalam sebagai mengikat kontrak sebagai penyedia barang," ujarnya.