Dino Ingatkan RI soal MSCI: Ini Bukan Adu Jotos, Penuhi Standarnya
- Dino Patti Djalal menegaskan MSCI adalah penyedia indeks independen yang memakai standar sama untuk semua negara, sehingga penilaiannya terhadap Indonesia disebut profesional, bukan konspirasi politik.
- Menurut Dino, Indonesia perlu mengikuti panduan MSCI dan menjaga kepercayaan investor, bukan bersikap defensif; China dan Yunani disebut berhasil membenahi pasar setelah menghadapi penilaian MSCI.
- Dino meminta pemerintah Prabowo menangani ancaman penurunan status pasar secara serius melalui diskusi tertutup, satgas melibatkan Kemenkeu, BEI, OJK, serta pembatasan komentar pejabat.
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjelaskan Morgan Stanley Composite Index (MSCI) tidak sama dengan lembaga finansial International Monetary Fund (IMF) yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah tertentu. Sehingga, MSCI sebagai perusahaan penyedia indeks pasar saham global tidak akan bersedia didikte oleh negara manapun. Mereka hanya bersedia tunduk kepada acuan yang telah ditetapkan sendiri.
"MSCI itu organisasi non pemerintah yang netral, independen dan tidak berkepentingan. Oleh karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global. Modal dasar MSCI adalah kepercayaan, trust, dan karena itu mereka tidak akan mau didikte negara manapun," ungkap Dino di dalam video penjelasan yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (24/10/2026).
Ia mengatakan rekam jejak MSCI sejak didirikan pada tahun 1969 sudah dikenal baik oleh para pelaku di industri perbankan. MSCI, kata Dino, menerapkan tolak ukur yang sama bagi Indonesia, China, India, Korea Selatan hingga Brasil. Perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu tidak memandang sistem pemerintahan negara tertentu ketika memberikan penilaian.
Dengan kriteria yang sama, skor Indonesia di indeks MSCI pernah berada di angka 2,6 persen. Namun, dengan kriteria yang sama pula, skor Indonesia anjlok ke angka 0,3 persen.
"Dengan kiteria yang sama, skor China adalah sekitar 20 persen, India 11 persen, Korea Selatan 18 persen, Brasil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, Afrika Selatan 3 persen, dan Uni Emirat Arab 1,7 persen. Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional," tutur dia.
Itu sebabnya sikap MSCI yang sedang berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menurunkan pasar saham ke standalone market didasari oleh penilaian yang obyektif.
1. Dino ingatkan solusi agar pasar saham tidak diturunkan bukan dengan adu jotos
MSCI (msci.com) Lebih lanjut, kata Dino, cara supaya ancaman MSCI untuk menurunkan pasar saham Indonesia ke kelompok standalone market tidak diwujudkan, hanya dengan mematuhi panduan yang telah diberikan. Adu jotos atau kekuatan tidak akan mengubah apapun.
"MSCI ini bukan adu jotos atau permainan gagah-gagahan. Bukan juga siapa yang lebih nekad. Ini bukan permaintan tentang nasionalisme yang perkasa. Pertarungan di dunia militer sangat berbeda dari permainan di dunia finance," kata mantan juru bicara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
MSCI, kata Dino, juga bukan lawan yang harus ditumbangkan. Justru panduan dari MSCI harus didengarkan dan dijalankan. Ibaratnya, kata Dino, MSCI merupakan wasit dalam sebuah permainan.
"Selama kita masih di dalam permainan, maka ikut lah permainannya," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan tidak ada manfaat apapun yang diraih oleh Indonesia bila dikesankan gagah oleh publik di dalam negeri. Bahkan, hingga mengerahkan buzzer untuk memaki-maki MSCI dan menyebarkan teori konspirasi.
"Sebab, bila trust sudah tidak ada maka berdampak ke nilai rupiah yang bisa tumbang ke level Rp22 ribu, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara dan pemerintah pun bisa gawat," tutur dia.
2. Bursa saham China pernah ditolak untuk masuk ke kelompok emerging market
Potret China Airlines (pexels.com/Wei86 Travel ) Dino kemudian memberikan contoh pasar saham di China juga pernah ditolak oleh Morgan Stanley Composite Index (MSCI) ke level emerging market hingga tiga kali berturut-turut. Alih-alih memaki MSCI, China melakukan pembenahan di dalam.
"China merespons dengan terbuka dan menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki dan bersikap defensif. Kemudian mereka berhasil masuk (ke level emerging market) di tahun 2018," kata Dino.
Hal serupa juga terjadi pada Yunani. Pada 2013, pasar saham Yunani diturunkan oleh MSCI dari level developed market ke advanced emerging market. Yunani juga melakukan perbaikan dan akan kembali bergabung dengan indeks pasar negara maju pada 2027 mendatang.
"Yunani sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi," imbuhnya.
Dino pun mewanti-wanti Indonesia tidak akan menang bila mengadu kredibilitas dengan MSCI. Investor global, kata Dino, punya banyak produk, yang menurut peraturan mereka sendiri dilarang dipasarkan di pasar level standalone yang tidak jelas rimbanya.
"Ini ibarat kita menjual motor dengan mengibarkan bendera nasionalisme tapi motornya mahal dan tanpa garansi. Sementara, saingan kita menjual motor tanpa mengibarkan bendera tapi lebih murah dengan kualitas yang terjamin, ada garansi dan mendapatkan asuransi selama lima tahun. Tebak sendiri, pembeli akan memilih motor yang mana?" tutur dia.
3. Pemerintah harus menyikapi ancaman MSCI secara serius
Founder FPCI Dino Patti Djalal soal AS minta akses udara Indonesia. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Di bagian akhir videonya, Dino meminta pemerintahan Prabowo untuk serius berbenah dan menyikapi ancaman MSCI. Sebab, taruhannya besar yakni stabilitas ekonomi bisa anjlok, stabilitas politik, kepercayaan dunia internasional hingga kredibilitas Indonesia.
"Kita sekarang harus fokus untuk keluar dari lubang bukan menggali lubang lebih dalam," kata Dino.
Ia pun menyarankan pemerintahan Prabowo untuk menjalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Targetnya pada Juni 2027, pasar saham Indonesia batal diturunkan ke level standalone market.
"Insya Allah, skor pasar saham Indonesia mengarah ke 1 persen sama dengan Malaysia yang skornya 0,92 persen atau Thailand yang skornya 0,97 persen. Kalau bisa mengarah kepada angka 2 persen," tutur dia.
Dino juga mendorong agar dibentuk satgas khusus untuk menangani isu MSCI. Satgas khusus ini terdiri dari Menteri Keuangan, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jangan banyak bicara dulu karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi," katanya.
Dino juga mengusulkan agar kewenangan untuk mengomentari isu MSCI dibatasi ke beberapa pihak saja seperti Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan begitu situasi pasar bisa lebih kondusif.
