Pemerintah Mulai Salurkan BST di Masa PPKM Darurat

Muhadjjir mengatakan penyaluran BST di masa PPKM Darurat akan disalurkan dan diawasi secara ketat. Menurutnya, data verifikasi juga akan lebih baik dibanding tahun lalu.

"Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," katanya.

Muhadjir mengatakan pemerintah juga berupaya merapikan data penerima bansos agar tidak terjadi lagi data penerima ganda. Dia mengatakan data penyaluran tahun ini lebih rapi.

"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," ujarnya.

Muhajdir meminta kepada warga penerima untuk membelanjakan BST sesuai untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Pertama yaitu dana yang dikirim melalui bank himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil, dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta kepada RT/RW untuk melakukan kontrol dalam penyaluran BST. Dia juga meminta nama-nama penerima BST untuk dipasang di balai desa.

"Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT Dana Desa, sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor balai desa, biar semua orang lihat kalau nanti ada kepala desa atau pamong yang nyeleweng biar ketahuan," kata Muhadjir.

"Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginstruksikan jajarannya mempercepat proses penyaluran bantuan perlindungan sosial pada pekan ini, terutama bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).Di antaranya bansos sebesar Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga.

"Untuk perlindungan sosial, instruksi Bapak Presiden dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH agar dimajukan yang untuk triwulan III," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7/2021).

Sri Mulyani menambahkan, Jokowi meminta agar bantuan PKH dibayarkan pada bulan Juli 2021 sehingga bisa cepat membantu masyarakat selama masa PPKM Darurat.

Sri Mulyani juga mengungkapkan Jokowi meminta agar penerima Kartu Sembako ditingkatkan, dari 15,93 juta menjadi 18,8 juta.

"Kemudian bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan untuk dibayarkan pada bulan Juli ini," katanya.

Hal yang sama juga berlaku pada bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Untuk BLT Dana Desa, Sri Mulyani berencana menaikkan jumlah KPM dari 5 juta menjadi 8,8 juta sesuai pagu yang ada.

Bukan hanya itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya agar penyerapan tahap kedua Kartu Prakerja bisa dilakukan pada Juli ini.

"Bantuan kuota internet untuk siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta juga akan tetap diberikan," kata Sri Mulyani.