Jakarta, IDN Times - Pemerintah tidak menyasar organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menindak aksi premanisme yang mengganggu kegiatan usaha.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi mengatakan, yang menjadi perhatian pemerintah adalah tindakan premanismenya.
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang mengganggu proses bisnis," kata dia dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Hasan menuturkan, ormas di Indonesia sangat beragam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang semuanya juga termasuk dalam kategori.
"Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah," tuturnya.
Hasan menyampaikan pemerintah saat ini tengah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan premanisme. Namun, pelaksanaannya memerlukan proses dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Dia menyebut para pelaku premanisme tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu diarahkan ke jalur yang lebih produktif.
"Bagaimana pun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja yang lebih produktif. Kan dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih," paparnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas seluruh aksi premanisme di Indonesia. Siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Hal tersebut disampaikan Sigit dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korbrimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025).
"Kalau meresahkan masyarakat kita tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang mereseahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas," kata Sigit.