Kapolri Kecam Tindak Premanisme, Tak Peduli Kelompok Mana
- Kapolri tidak memandang kelompok dalam hal premanisme, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
- Polri telah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak 1 Mei 2025, menyasar judi online, narkoba, dan terorisme.
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya tak memandang kelompok dalam hal premanisme. Menurut dia, apa pun kelompoknya, jika terindikasi melakukan premanisme akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya kira kaitannya dengan aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, yang kami lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat, kita tindak tegas! Apakah ini kelompok dalam tanda kutip atau siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas!" kata dia, Kamis (15/5/2025).
1. Gelar operasi penyakit masyarakat (Pekat)
Dalam upaya memberantas premanisme, Polri telah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Operasi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai 1 Mei 2025. Operasi itu juga menyasar judi online, narkoba, hingga terorisme.
“Kita memiliki tugas pokok yang memerlukan kehadiran Polri, masalah aksi premanisme, masalah gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO dan terorism. Tentunya ini menjadi tugas yang dititipkan oleh Bapak Presiden,” kata dia.
2. Peningkatan ekonomi dan investasi
Dia menjelaskan, Polri sudah menyiapkan beberapa langkah untuk memberantas aksi premanisme yang belakangan bermunculan di beberapa wilayah.
“Tentunya ada strategi, bagaimana kita koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait," kata dia.
Pemberantasan aksi premanisme ini juga berkaitan dengan mengawal program pemerintah dari segi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Apalagi terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kami Polri konsen masalah itu dan kita akan kawal program-program tersebut dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada. Di satu sisi kita carikan solusi terhadap masalah ini," kata dia.
3. Tindak lebih dari 3.000 kasus premanisme
Hingga Jumat, 9 Mei 2025, Polri sudah menindak 3.326 kasus premanisme yang meresahkan melalui operasi kewilayahan serentak yang mulai digelar sejak 1 Mei 2025.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan, hal ini sebagai langkah Polri dalam menjaga situasi keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat," kata Sandi, Jumat (9/5/2025).
