Pemerintah Usul Protokol Jakarta, Royalti Internasional Lewat WIPO

13 Agu 2025, 18:37 WIB

Aryodamar

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Usulan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga
Protokol Jakarta dinilai akan memudahkan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum? Supratman Andi Agtas, mengatakan, Indonesia mengusulkan 'Protokol Jakarta.'

Protokol Jakarta merupakan sebuah inisiasi protokol global tentanh rencana penarikan royalti dari platform internasional.

"Protokol Jakarta ini intinya yang kita tawarkan adalah supaya pungutan royalti terkait dengan platform-platform internasional itu sebaiknya melalui WIPO atau World Intellectual Property Organization," ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

1. Usulan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (IDN Times/Aryodamar)

Usulan itu telah disampaikan kepada Dirjen WIPO, Daren Tang. Supratman mengatakan, hal itu disusun bersama sejumlah pihak seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kebudayaan, hingga BRIN.

"Kita akan menyusun sebuah usulan baru ke WIPO nanti tentu dengan Menteri Luar Negeri kita akan laporkan. Kita akan meminta dukungan dari Kementerian Luar Negeri sebelum kita laporkan kepada Bapak Presiden bersama-sama nanti yang namanya protokol Jakarta," ujar dia.

2. Protokol Jakarta dinilai akan memudahkan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (IDN Times/Aryodamar)

Supratman mengatakan, inisiasi Protokol Jakarta akan membuat negosiasi mengenai royalti lebih mudah. Sebab, WIPO beranggotakan 193 negara, termasuk Indonesia.

"Juga menyangkut soal distribusi pungutan kepada platform digital supaya lebih mudah. Karena kita tahu persis ini bukan perkara yang mudah, tapi Indonesia menginisiasi ini," ujar dia.

3. Sekjen WIPO sambut baik usulan

Sekjen WIPO Daren Tang (IDN Times/Aryodamar)

Sekjen WIPO, Daren Tang, menyambut baik usulan tersebut. Ia meminta Indonesia menyampaikan langsung usulan dalam Standing Commitee on Copyright and Related Right (SCCR) di Jenewa pada Desember 2025.

"Tujuan kami di sini adalah untuk membantu pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan strategi IP Nasional yang baru sehingga mendukung ekonomi kreatif Indonesia, ekonomi digital serta visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Daren Tang.