Pemprov DKI Beri Kesempatan Kepala BPBJ Jelaskan Kasus Pelecehan
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa jajarannya menerapkan asas praduga tidak bersalah pada Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda yang terlibat kasus pengaduan dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan.
Riza mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan pada Blessmiyanda untuk memberikan keterangan secara jelas terkait kasus yang tengah dihadapinya.
"Ya kami menunggu, kami menggunakan asas praduga tak bersalah, kami beri kesempatan yang bersangkutan untuk menjelaskan sebaik mungkin dan juga inspektorat untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan," kata Riza di Jakarta, Selasa (30/3/2021).
1. Riza sebut Pemprov DKI berlaku adil pada kasus ini
Riza menjelaskan bahwa pada prinsipnya PemprovDKIJakarta akan berlaku adil pada kasus dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan Blessmiyanda.
Dia juga mengungkapkan bahwa kinerja BPBJ seharusnya tidak terganggu dengan adanya kasus ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah resmi menonaktifkan Blessmiyanda sebagai Kepala BPBJ.
"Prinsipnya pemprov akan berlaku adil dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada. Kinerja tidak terganggu," kata dia.
2. Blessmiyanda sudah jalani pemeriksaan
Sementara itu, Kuasa Hukum Blessmiyanda, Suriaman Panjaitan menjelaskan bahwa keputusan Anies menonaktifkan kliennya adalah langkah yang tepat agar Blessmiyanda bisa berkonsentrasi menghadapi kasus ini.
"Saya pikir tujuannya agar Pak Bless konsentrasi dalam pemeriksaan Inspektorat," ujarnya kepada IDN Times, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa proses penonaktifan kliennya telah dilakukan pada Jumat (26/3/2021).
"Sejak Jumat kemarin nonaktif, berarti dari Senin-Selasa diperiksa," kata dia.
3. Wajib dianggap tak bersalah hingga ada putusan pengadilan
Dia juga mengatakan bahwa jika ditelaah melalui aturan, asas praduga tak bersalah punya arti wajib dianggap tak bersalah hingga adanya putusan dari pengadilan.
"Atau dalam konteks Pak Bless sampai keluarnya pemeriksaan inspektorat," ujar dia.
Menurutnya, dengan Anies mengedepankan asas praduga tak bersalah pada Blessmiyanda, mantan menteri pendidikan itu meminta seluruh elemen tidak menghakimi Blessmiyanda terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan.
"Dengan kata lain penafsiran saya kira-kira Pak Anies ini mengajak seluruh elemen tidak menghakimi Pak Bless sebelum adanya putusan yang mutlak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang," kata Suriaman.
4. Anies nonaktifkan Blessmiyanda agar permeriksaan bisa dilakukan
Anies Baswedan resmi menonaktifka Blessmiyanda. Dia mengatakan bakal tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berjanji akan mengungkap segala fakta yang ada ketika sudah ada buktinya.
“Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Senin (29/3/3021).
“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa benar terjadi pelanggaran, maka kepada terlapor dan kepada semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan, akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Apabila mengalami kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, masyarakat diimbau untuk berani melapor dan membantunya. Berikut nomor kontak maupun narahubung yang dapat dihubungi:
Komnas Perempuan
Telepon: 021-3903963
Fax: 021-3903922
Tautan: https://s.id/6Tsdx
Email: petugaspengaduan@komnasperempuan.go.id
Facebook: www.facebook.com/stopktpsekarang/
Twitter: @komnasperempuan
LBH APIK
WhatsApp: 0813-8882-2669 (WA only) mulai pukul 09.00-21.00 WIB
Email: PengaduanLBHAPIK@gmail.com.
