HUT Ke-23 Banten, Ini Pencapaian Positif Pemprov Banten

04 Okt 2023, 14:00 WIB

Pemprov Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. (dok. Humas Pemprov Banten)

Serang, IDN Times – Pemprov Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. Pencapaian positif itu ditorehkan dari banyak sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia, dan sektor lainnya.

Muaranya adalah bagaimana perbaikan yang terus dilakukan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan lebih baik, derajat kesehatan meningkat, pendidikan semakin berkualitas dan pencapaian positif lainnya.

Rabu, 4 Oktober 2023, adalah hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Seperti diketahui pada 4 Oktober 2000, Banten resmi menjadi sebuah daerah otonom berpisah dari induknya Provinsi Jawa Barat.

Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten yang telah melewati berbagai tantangan besar melalui perjuangan semua elemen masyarakat, yang dimotori para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, selepas pandemik COVID-19, dituntut terus berinovasi dan bersinergi, menyatukan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Dalam rencana tersebut, pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen, yang pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (yoy).

1. Berbagai kemajuan yang ditorehkan

Pemprov Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. (dok. Humas Pemprov Banten)

Begitu pula kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalami perbaikan, yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,97 persen pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.

“Tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin,” kata Al Muktabar, Selasa (3/10).

Selanjutnya, kata Pj Gubernur Banten, dari unsur pembangunan manusia secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Banten mengalamai peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,72 poin.

Capaian tersebut berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.

2. Aspek tata kelola pemerintahan

Pemprov Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. (dok. Humas Pemprov Banten)

Berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokiasi Tematik Nomor 3 tahun 2023, kata Al Muktabar, aspek tata kelola pemerintahan yang berfokus pada empat tema pelaksanaan, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Kesatu, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, dengan target pemerintah pusat nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September tahun 2022 sebesar 0,43 persen jumlah 57,38 ribu jiwa yang berada di atas capaian nasional sebesar 1,74 persen.

Kedua, peningkatan realisasi investasi. Pada semester I 2023, realisasi investasi Rp50,66 triliun yang masuk dalam peringkat kelima secara nasional. Investasi tersebut telah menyerap sebanyak 56.704 orang.

Ketiga, pengendalian tingkat inflasi. Upaya untuk mengendalikan inflasi, yaitu melalui operasi pasar murah dan gelar pangan murah sebanyak 87 kali, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Selanjutnya, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam merealisasikan BTT, dukungan ransportasi dari APBD, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog, serta eksekusi beras rampasan negara oleh Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan warga yang memiliki anak stunting.

Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Dalam rangka meningkatan pengguna produk dalam negeri, belanja pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha setempat.
Kelima, digitalisasi pemerintahan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.

3. Berbagai penghargaan yang diraih

Pemprov Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. (dok. Humas Pemprov Banten)

Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah provinsi banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara terus-menerus.

“Demikian juga dengan upaya pencegahan korupsi, Pemprov Banten terus pro aktif dengan bersinergi dan bekerja sama dengan para pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, di antaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi. Selain itu pencegahan korupsi juga dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, yang saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif,” jelas Al Muktabar.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan diperolehnya empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori, penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat); penerapan manajemen kinerja; piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat; dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.

Pelaksanaan APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah tercapai sebesar 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2023, hingga September 2023 telah tercapai sebesar 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional. (ADV)