Smartboard untuk Sekolah: Semoga Tak Bernasib Sama Chromebook

Langkah ini menurut Abdul Mu’ti bakal menjangkau 15 ribu satuan pendidikan, mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Selain perangkat konsep deep learning di sekolah, siswa akan mendapat pengenalan coding dan kecerdasan buatan (AI), sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul yang adaptif terhadap teknologi.

"Ini adalah langkah besar dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran dan memperkuat kualitas akademik anak-anak Indonesia," kata dia.

Tak hanya infrastruktur dan programnya, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan guru dan memperkuat ekosistem digital lewat platform seperti Rumah Pendidikan, yang memuat fitur-fitur Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Ruang Murid.

"Program digitalisasi pendidikan, yaitu bantuan untuk sekolah atau kelas-kelas cerdas, di sini kita membantu class smartboard dan televisi, juga memberikan pelatihan untuk gurunya," kata Abdul Mu’ti.

Dari catatan IDN Times, ada tiga sekolah yang menerima alokasi smartboard dari Kemendikdasmen. Pertama SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, yang jadi lokasi peluncuran simbolis program digitalisasi saat peringatan Hardiknas 2 Mei 2025. Kemendikdasmen memberikan satu unit smartboard dan televisi interaktif sebagai bagian dari paket Kelas Cerdas.

Smartboard juga diberikan kepada SDN 3 Sudagaran, Banyumas, Jawa Tengah, termasuk dalam 21 sekolah tahap awal yang mendapatkan smartboard. Masing-masing sekolah, termasuk SDN 3 Sudagaran, menerima satu unit perangkat dan guru di sana telah mengikuti pelatihan penggunaannya.

SDN 2 Purwokerto Wetan, Banyumas, Jawa Tengah, juga termasuk 21 sekolah penerima smartboard. Penerapan smartboard di sana diterapkan melalui sistem penjadwalan pemanfaatan per kelas dan guru mendapat bimtek dari Kemendikdasmen.

Selain bantuan smartboard, dukungan infrastruktur internet juga diberikan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk fasilitas di Sekolah Rakyat yang akan resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pembiayaan internet di Sekolah Rakyat telah diputuskan, yang akan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Komdigi hanya akan memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang bisa menjangkau lokasi-lokasi Sekolah Rakyat, serta memastikan kondisinya tetap terjaga.

“Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan," kata Wayan kepada jurnalis, Jumat, 4 Juli 2025.

Wayan mengatakan layanan internet yang dimaksud adalah fixed broadband, bukan layanan berbasis seluler.

"Karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat, artinya apa? Itu fixed broadband juga. Bukan seluler, kalau coverage kan seluler,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengingatkan perlunya kehati-hatian program distribusi smartboard ke sekolah-sekolah. Apalagi ini, disebut sebagai bagian dari quick win Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus dijalankan secara tepat dan terencana.

"Distribusi smartboard ini dalam rangka melengkapi fasilitas sekolah itu, kemudian harus berfungsi dan harus bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dan murid dalam proses pembelajaran," ujarnya kepada IDN Times dikutip, Jumat (11/7/2025).

Satriawan mengingatkan agar smartboard hanya diberikan kepada sekolah dengan akses listrik dan internet memadai. Dia juga menekankan pentingnya pelatihan teknis bagi guru dan murid. Jangan sampai ada smartboard, tetapi tidak bisa digunakan, karena guru-guru tidak memiliki keterampilan dalam penggunaannya.

"Jangan sampai seperti yang di zaman Nadiem dulu, Kemdikbud zaman itu Nadiem Makarim mengirimkan Chromebook ke sekolah-sekolah termasuk di daerah 3T, tetapi tanpa kemudian mengacu kepada ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan jaringan internet. Sehingga Chromebook yang dikirim itu tidak berfungsi, justru dimasukkan ke gudang begitu saja. Itu yang terjadi," kata dia.

Satriwan juga meminta adanya transparansi dalam menentukan sekolah penerima dan akuntabilitas pengadaan perangkat.

“Kami berharap sebelum mendistribusikan ke sekolah-sekolah, harus ada kualifikasi sekolah yang dapat diberikan atau dilengkapi dengan smartboard,” ujarnya.

Di samping pemberian infrakstruktur yang ada, Satriwan juga menyoroti pentingnya pemerataan guru. Dia menyebut rasio guru dan murid secara nasional sudah ideal, tetapi distribusi masih timpang.

"Kalau tidak, persoalan masalah kekurangan guru di daerah-daerah tertentu, persoalan kualitas guru, persoalan kesejahteraan guru, ini akan selalu menjadi persoalan tahunan atau persoalan yang akan muncul di setiap rezim," katanya.

Tak hanya itu, Satriawan juga mendorong revisi Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen, agar distribusi, rekrutmen, dan peningkatan kualitas guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pengadaan perangkat digital guna mendukung jalannya pendidikan di Indonesia pernah dilakukan era menteri sebelumya, Nadiem Makarim, saat kementerian bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kala COVID-19 melanda, anak-anak belajar di rumah dan perubahan pola pembelajaran terjadi. Belajar dari jarak jauh memerlukan alat, Kemendikbud kala itu membuat pengadaan-pengadaan laptop berbasis Chrome OS atau Chromebook senilai Rp9,9 triliun.

Anggaran yang merogoh kocek Kemendikbud yang digawangi lewat Dana Satuan Pendidikan (DSP) Rp3,582 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp6,399 triliun, ternyata ada dugaan korupsi dari pengadaan itu. Nadiem dipanggil sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Senin, 23 Juni 2025, dan kasus ini masih bergulir di Kejagung hingga kini.

Penyidikan melibatkan peran sejumlah staf khusus (stafsus) Menteri Nadiem, salah satunya adalah Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim yang merangkap sebagai tim teknis.

Karena itu, Satriawan wanti-wanti agar kasus tersebut tidak terulang kembali pada era pemerintahan sekarang, khususnya pengadaan Smartboard.

Menurut Satriawan, penting agar pemerintah bisa belajar dari kegagalan distribusi Chromebook pada era Mendikbud Nadiem. Saat itu, perangkat senilai lebih dari Rp9 triliun dikirim ke sekolah-sekolah di wilayah 3T tanpa mempertimbangkan ketersediaan listrik dan internet. Akibatnya, banyak Chromebook tak terpakai dan hanya menumpuk di gudang.

“Sangat disayangkan sekali, misalnya ketika kasus Chromebook itu Rp9 triliun lebih anggaran negara kemudian sia-sia,” ujarnya.

Satriawan meminta pemerintah memastikan agar kasus serupa tidak terulang dalam pengadaan smartboard, dengan perencanaan matang, distribusi tepat sasaran, dan pengawasan ketat demi mencegah pemborosan anggaran.

"Itu saya pikir betul-betul harus transparan, harus mengikuti kaidah-kaidah atau norma-norma yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga potensi penyimpangan, potensi kerugian negara tidak kembali terulang," jelas Satriwan, yang berharap pengadaan smartboard tidak menjadi proyek gagal akibat perencanaan buruk dan minim pengawasan.