Kominfo RI Serahkan Penghargaan e-Government kepada Pemprov Banten

Presidential Lecture 2019 sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi, sehingga perlu mewujudkan SDM yang unggul dan  berkualitas.

Pemprov Banten meraih peringkat 1 terkait pemanfaatan sistem informasi perkantoran yang dievaluasi sangat aktif dalam memberikan kontribusi terbesar dalam implementasinya. 

Penghargaan diberikan saat pembukaan rangkaian acara Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 Kemenkominfo yang digelar selama 3 hari di Jakarta. Selain itu, Kemenkominfo RI terus melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang aktif dalam penggunaan aplikasi pemerintahan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi dan memiliki arti besar bagi kami dalam pengembangan dan pelaksanaan e-Government," ungkap Kepala Diskominfo Provinsi Banten, Komari.

Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Diskominfo terus mendorong seluruh pelayanan di Provinsi Banten agar berbasis elektronik. Seperti diketahui bahwa saat ini, Pemprov Banten terus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan dan pelaksanaan e-Government yang ke depan berubah nama menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengembangan e-Government yang dilakukan Pemprov Banten selama ini dikenal dengan nama Jawara e-Gov. Aplikasi ini sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui android. Diharapkan ke depannya aplikasi ini  akan lebih memudahkan pelayanan kepada publik selain penyediaan berbagai informasi publik lainnya. 

Sementara itu Menkominfo, Jhony G Plate, dalam sambutannya menyatakan pemanfaatan e-government untuk dapat melayani masyarakat di daerah dengan cepat dan cerdas, sekaligus mendekatkan masyarakat dengan produk pelayanannya.

Di bawah manajemen Kemenkominfo, satelit layanan umum yang memungkinkan melayani jaringan umum telekomunikasi Indonesia. Menghubungkan institusi pendidikan, desa/ kelurahan, puskesmas, polsek/polres dengan kabupaten/ kota.

"Melayani masyarakat secara digital. Kunci e-gov yang menghasilkan berbagai smart city salah satu faktornya leadership. Tidak harus pakar teknologi. Yang penting visi dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi benar-benar diterapkan," pungkas Menkominfo.