Penjelasan DPR soal Larangan Anggota Dinas Luar Kota Besok

11 Nov 2026, 21:10 WIB2 min read

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dalam rapat penyampaian HMP Ijazah Gibran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Saan Mustopa menyebut keberadaan anggota DPR di Jakarta berkaitan dengan masa sidang, bukan larangan dinas luar kota secara umum.
Masa sidang DPR berlangsung sampai 17 Desember, dengan anggota diharapkan menjalankan tugas kedewanan di Jakarta.
Usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran dari 120 anggota DPR akan diproses melalui rapim, Bamus, dan rapat paripurna.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rabu (11/11/2026)

Saan Mustopa menyampaikan penjelasan di Gedung DPR RI, Jakarta, mengenai kabar anggota DPR tidak boleh keluar Jakarta.

kamis besok

Narasi yang ramai di media sosial menyebut anggota DPR tidak boleh keluar Jakarta.

besok

Usulan HMP oleh 120 anggota DPR terkait polemik ijazah Gibran dibawa ke rapat paripurna.

17 Desember

Masa sidang DPR berlangsung sampai tanggal 17 Desember.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Saan Mustopa menjelaskan kabar anggota DPR dilarang dinas ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Who?
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota DPR, pimpinan DPR, dan 120 pengusul HMP.
Where?
Penjelasan disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta. Anggota DPR diharapkan berada di Jakarta selama masa sidang.
When?
Saan menyampaikan penjelasan pada Rabu (11/11/2026). Usulan HMP dibawa ke rapat paripurna besok.
Why?
Karena DPR sedang memasuki masa sidang dan anggota diharapkan menjalankan tugas kedewanan di Jakarta.
How?
Usulan HMP akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan rapat Bamus sebelum diteruskan ke rapat paripurna.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Saan Mustopa bilang anggota DPR diharapkan ada di Jakarta karena sedang masa sidang. Mereka perlu rapat dan bekerja sesuai komisi. Ada 120 anggota yang mengusulkan HMP tentang polemik ijazah Gibran. Usulan itu akan dibahas pimpinan DPR, Bamus, lalu rapat paripurna.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penjelasan Saan memberikan konteks bahwa keberadaan anggota DPR di Jakarta berkaitan dengan pelaksanaan masa sidang dan tugas komisi. Proses usulan HMP juga disebut mengikuti tahapan rapat pimpinan, Bamus, dan rapat paripurna. Keterangan ini membantu memperjelas rangkaian pembahasan yang akan dijalankan oleh DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa buka suara terkait kabar anggota parlemen yang dilarang dinas ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna pembahasan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar tersebut ramai di media sosial dengan narasi Anggota DPR tidak boleh keluar Jakarta pada kamis besok.

"Itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya. Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember," kata Saan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

1. Anggota DPR diharapkan berkantor selama masa sidang

Rapat paripurna DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol)

Saan menjelaskan, DPR kini telah memasuki masa sidang. Karena itu, anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan selama masa sidang tersebut.

"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang," tuturnya.

2. Usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna besok

Rapat paripurna DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol)

Saan mengatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR, terkait polemik ijazah Gibran dibawa ke rapat paripurna besok.

Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan para anggota DPR tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Adapun, syarat HMP saat ini telah memenuhi persyaratan.

"Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Saan.

3. Usulan HMP dibahas pimpinan DPR

Rapat paripurna DPR RI setujui Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman 2026-2031. (IDN Times/Amir Faisol).

Menurut Saan, usulan HMP Pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, akan dibahas dalam rapat Bamus sebelum diteruskan ke rapat paripurna.

"Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," ujarnya.