Perangi Premanisme, Pemerintah Siap Ambil Tindakan Hukum

12 Mei 2025, 09:16 WIB

Widdy Fatimah Azzahra

Ilustrasi pidana. (IDN Times/Sukma Shakti)

Intinya sih...

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan penegakan hukum sebagai prioritas utama dalam mengatasi premanisme berkedok ormas.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi praktik premanisme yang dapat mengganggu investasi dan ketertiban umum.
Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas terhadap ormas tertentu yang meresahkan, serta pentingnya kerja sama melalui media massa dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan, langkah penegakan hukum akan menjadi prioritas utama dalam mengatasi praktik premanisme yang bersembunyi di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengungkapkan, premanisme berkedok ormas berpotensi menimbulkan gangguan terhadap investasi serta ketertiban umum yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” ujar Eko dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir ANTARA, dikutip Senin (11/5/2025).

1. Kolaborasi bersama demi berantas praktik premanisme

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI eko Dono Indarto (polkam.go.id)

Eko menekankan pentingnya kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi praktik premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan.

Menurutnya, tindakan premanisme merupakan hambatan serius bagi pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berkomitmen membangun iklim investasi yang sehat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan visi Astacita.

“Sesuai dengan Astacita Bapak Presiden yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri, sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya,” kata dia.

2. Pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas

Ilustrasi palu hakim. (IDN Times/Rinda Faradilla)

Eko memastikan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum ormas tertentu yang meresahkan. Ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah seperti Jawa Timur yang telah cepat merespons dalam mengambil tindakan terhadap ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum.

"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” tutur Eko.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan premanisme serta merancang langkah-langkah yang tepat dalam mengatasinya.

3. Perkuat sinergi berbagai pihak

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto memimpin apel siaga anti premanisme di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Selain menjalankan kegiatan preemptive, preventive, dan juga penindakan hukum, Eko juga menekankan pentingnya kerja sama melalui media massa sebagai salah satu upaya yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ia berharap, sinergi antara Polri, TNI, serta Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat di tingkat daerah dapat terus diperkuat. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut melaporkan tindakan premanisme kepada polisi.

“Mari kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.