Perludem Pertanyakan Anggaran Pemilu 2024 Belum Diketok

29 Mar 2022, 19:51 WIB

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati

Jakarta, IDN Times - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati mempertanyakan hingga kini DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum sepakat soal anggaran Pemilu 2024. Padahal, kata dia, tahapan pemilu 2024 ini dimulai pada Juni 2024.

Dia mengatakan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

"Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H (Juni 2022). Hingga saat ini belum ada kepastian anggaran dan PKPU Tahapan Pemilu," ujar Nisa dalam Acara Focus Group Discussion 687 Hari Jelang Pemilu 2024 by IDN Times, Selasa (29/3/2022).

1. Perludem disinformasi jadi tantangan pemilu

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati

Dalam kesempatan itu, Nisa menyampaikan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya terkait maraknya disinformasi yang beredar.

"Masifnya disinformasi. Disinformasi menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Disinformasi tidak hanya menyerang antar peserta pemilu tetapi juga penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu," katanya.

Oleh karenanya, dia mendorong kepada KPU, hendaknya membuat informasi dan data pemilu lebih mudah diakses, kemudian membangun kepercayaan melalui pemilu yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Perludem mendorong partisipasi dan inovasi pemilu 2024 untuk lebih baik.

2. Perlu cegah adanya polarisasi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Nisa mengatakan, KPU dan Bawaslu hendaknya mengantisipasi terjadi polarisasi saat pemilu. Sebab, hal itu pernah terjadi di Pemilu 2024.

"Meruncingnya politik identitas juga dipengaruhi mediasi sosial," ucapnya.

3. Honor KPPS hingga PPK Diajukan Naik Tiga Kali Lipat di Pemilu 2024

Antara Foto

Komisioner KPU DKI Jakarta, Partono, mengatakan honor untuk panitia ad hock pemilu 2024 akan dinaikkan hingga tiga kali lipat. Dia menjelaskan, panitia ad hoc itu antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Alokasi terbesar itu ke penyelenggara pemilu, honor KPPS, PPS, PPK, karena jumlahnya besar, apalagi ini nanti mirip 2019 bahkan kalau kita tidak ingin mengulang bencana 2019, kita akan perbanyak TPS-nya untuk mengurangi beban, rencanaya KPU ini ingin meningkatkan honor untuk petugas di badan ad hoc, jadi KPPS ini kemarin ketua Rp500 ribu, anggota Rp450 ribu, kita ajukan Rp1,5 juta jadi tiga kali lipat. Kemudian PPS kita ajukan jadi Rp1,8 juta, PPK Rp3 juta kita ajukan," kata Partono.

Partono mengatakan selain anggaran untuk honor, dana pemilu 2024 menjadi besar karena ada alokasi untuk pembelian alat pelindung diri (APD). Pembelian itu mulai dari hand sanitizer, thermogun, sarung tangan dan masker.

"Beban berat juga kita adakan APD, untuk COVID-19 karena kita masih beranggapan 2022-2023 masih ada COVID, dan itu kita anggarkan," katanya.