Personel Kabinet Prabowo Dinilai Tak Perlu Ditambah, Sudah Efektif

Ali menilai pemerintah perlu memberikan contoh nyata terkait efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan. Karena itu, penambahan jumlah menteri maupun wakil menteri dinilai kurang sejalan dengan semangat tersebut.

"Jadi, poinnya adalah menambah postur personil di kabinet sebenarnya untuk hari ini kurang relevan, menurut saya. Tapi kalau mengganti siapa menteri atau pembantu presiden yang kinerjanya buruk, itu menjadi sangat relevan. Karena pergantian-pergantian itu kan menunjukkan komitmen presiden terhadap perbaikan yang ada," kata Ali kepada IDN Times, Sabtu (13/6/2026).

Ia menegaskan, efisiensi harus dimulai dari level tertinggi pemerintahan agar menjadi teladan bagi seluruh birokrasi.

"Tetapi kalau misalnya menambah postur, ya menambah apa namanya, nomenklatur kementerian gitu misalnya, atau menambah jumlah personil, maka menurut saya kurang relevan di tengah situasi hari ini kita lagi gembar-gembor soal efisiensi. Nah kan perlu namanya keteladanan kan, efisiensi dimulai dari atas, dari kepala sampai ke bawah," ujarnya.

Ali mengakui Presiden Prabowo memiliki banyak program prioritas yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia dalam pemerintahan. Namun, kondisi ekonomi saat ini membuat pemerintah perlu menunjukkan sensitivitas terhadap penggunaan anggaran negara.

"Memang harus diakui bahwa program prioritas presiden Prabowo saat ini kan banyak. Sehingga logikanya kan butuh banyak personil ya di lingkaran presiden untuk membantu. Itu bisa dibenarkan," katanya.

Meski demikian, ia menilai publik saat ini lebih membutuhkan pesan bahwa pemerintah serius menjalankan efisiensi di semua lini.

"Tetapi menurut saya, hari ini dengan posisi kita sedang menggalakkan efisiensi, dan di tengah situasi ekonomi ya di mana dolar naik sampai 18.000 kemarin dan IHSG terus rontok, maka yang harus ditampilkan dari wajah pemerintahan hari ini adalah wajah yang lebih humanis kepada anggaran negara begitu. Karena kan jangan sampai ada kesan di bawah itu digalakkan efisiensi tapi di atas tidak memberikan teladan," ujar Ali.

Ali menegaskan ukuran kabinet saat ini dinilai sudah cukup besar. Karena itu, jika Presiden ingin meningkatkan efektivitas pemerintahan, langkah yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi dan pergantian terhadap pejabat yang kinerjanya tidak optimal.

"Kalau saya diminta pendapat bahwa soal postur yang gemuk ini menurut saya udah cukup ya. Kalau presiden mau memperbaiki keadaan dengan lewat personil-personil yang ada di lingkaran kabinet, maka yang ada perlu menurut saya adalah pergantian-pergantian. Bukan menambah ya, bukan menambah personil tapi mengganti gitu," tegasnya.

Menurut Ali, kementerian atau lembaga yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bahkan bisa dipertimbangkan untuk dilebur sebagai bagian dari efisiensi birokrasi.

"Pemainnya tetap saja, misalkan postur sekarang berapa, ada seratus sekian kan jumlah menteri dan wakil menteri. Tetap saja postur segitu. Kalau ada misalkan menteri yang kinerjanya buruk, makanya diganti. Bahkan kalau ada menteri yang kinerjanya itu standar-standar saja menurut saya bisa dilebur. Ada misalkan beberapa lembaga atau kementerian yang kemudian terlihat tidak memberikan efek apa-apa, performanya rendah dan seterusnya-seterusnya, maka justru diefisiensi, dilebur," ungkapnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut akan membuat kebijakan efisiensi lebih sinkron dari pemerintah pusat hingga masyarakat.

"Justru mengarah ke sana. Jadi efisiensi biar berjalan mulai dari atas sampai ke bawah gitu. Biar sinkron antara pusat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat," imbuh dia.