Pertamina Terus Persiapkan Alih Kelola Blok Rokan

17 Jun 2021, 09:42 WIB

Blok Rokan. (Dok. Pertamina)

Jakarta, IDN Times - Pertamina terus melakukan persiapan untuk alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai anak usaha Pertamina yang akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Jaffee A Suardin, menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang saat ini sedang berjalan adalah proses mirroring kontrak exsisting yang sudah mencapai 95 persen atau 276 kontrak dari 290 kontrak yang dilakukan mirroring.

1. Dilakukan dengan beberapa metode

Blok Rokan (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Lebih lanjut Jaffee mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa di PHR untuk blok Rokan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu mirroring untuk kontrak exsisting yang ada di CPI.

"Dan pengadaan baru untuk kontrak yang belum ada di CPI maupun yang tidak bisa dilakukan mirroring,” jelasnya pada Selasa (15/6/2021).

Selain melalui mirroring kontrak exsisting dan pengadaan baru, juga terdapat kontrak melalui program Local Business Development (LBD). Saat ini terdapat 260 kontrak LBD yang akan diproses secara terpisah melibatkan sekitar 690 mitra LBD.

2. Jalankan program LBD

Dirktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyerahkan bantuan 200 ribu lembar masker kain untuk masyarakat Riau di WK Rokan. (Dok. Pertamina)

Perlu diketahui, sosialisasi LBD tahap 1 telah dilaksanakan pada akhir Mei lalu, saat ini sedang dalam proses dan diharapkan minggu ke 3 atau ke 4 Juni sudah bisa terjadi kontrak.

“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa. Komitmen kami untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD, serta memastikan ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat," tambah Jaffee.

3. Sosialisasi ke stakeholder

Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) RP Yudantoro bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar untuk menjalin silaturahmi. (Dok. Pertamina)

Jaffee juga menjelaskan bahwa informasi terkait proses alih kelola ini juga selalu disampaikan kepada para stakeholder, seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan SKK Migas, hingga komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.

"Hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan. Juga untuk mendapatkan dukungan dan masukan agar proses dapat berjalan lancar sesuai tata waktu," pungkas Jaffee. (WEB)