Pertamina Optimalkan Asetnya di Palembang untuk Cultural Park

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan aset di kawasan Kenten, Palembang, ini akan disulap sebagai area hijau perkotaan yang dapat digunakan untuk tempat rekreasi dan olahraga. 

“Rencana tersebut merupakan bentuk apresiasi Pertamina terhadap dukungan yang telah diberikan masyarakat Sumatra Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, dan instansi terkait lainnya atas kegiatan usaha inti yang selama ini dilakukan oleh Pertamina Group di Sumatra Selatan,” ujar Nicke.

Di hulu, Pertamina memiliki aset dua dan wilayah kerja (WK) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE). 

“Pertamina juga memiliki Kilang Plaju yang saat ini sedang dikembangkan untuk pengolahan bioenergi dengan bahan utama Crude Palm Oil (CPO),” imbuh Nicke.

Di bisnis hilir, Pertamina juga memiliki sejumlah Terminal BBM yang menyuplai energi ke ratusan SPBU yang tersebar di wilayah Sumatra Selatan yang terus memberikan pelayanan energi bagi masyarakat. Bahkan, Pertamina juga telah membangun sejumlah Pertashop untuk melayani energi di wilayah perdesaan. 

“Di kota gas ini, Pertamina juga telah membangun jaringan gas untuk rumah tangga maupun industri dan pelaku usaha dengan pilot project antara lain di Prabumulih dan Palembang,” ungkap Nicke. 

Pertamina perlu terus bersinergi dengan pemerintah setempat agar pengelolaan aset berjalan baik, termasuk dalam pembangunan Cultural Park. 

Menurut Nicke, kehadiran kawasan tersebut akan menjadi oase baru di Kota Palembang, sebagai fasilitas hijau perkotaan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Lebih jauh lagi, dengan pengembangan ini juga akan memberikan destinasi wisata baru bagi Kota Palembang serta mendukung Urban Development di sekitar wilayah,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Pertamina juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Prabumulih dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyelesaian permasalahan aset yang ada di 2 (dua) wilayah tersebut, untuk dapat diselesaikan secara baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di kedua wilayah tersebut.

“Nota kesepahaman ini juga dapat terealisasi karena adanya dukungan yang selalu diberikan oleh gubernur dan wali kota serta Ketua KPK beserta jajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar pemerintah dan BUMN telah berjalan dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Sumatra Selatan,” terang Nicke.