Perkuat Transparansi, Pertamina Jadi Pelopor Integrasi Data Perpajakan

13 Jul 2026, 22:59 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Perkuat Transparansi, Pertamina Jadi Pelopor Integrasi Data Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama Direktur Keuangan PT Pertamina Mega Satria, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, serta Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono berfoto bersama usai Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Intinya Sih

5W1H

Pertamina menjadi pelopor penerapan Tax Control Framework dan integrasi data perpajakan bersama DJP untuk memperkuat transparansi serta mendukung reformasi administrasi pajak nasional.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen Pertamina terhadap tata kelola perusahaan yang baik, dengan kontribusi fiskal mencapai Rp1.188 triliun dalam tiga tahun terakhir.
Uji coba program ini melanjutkan transformasi perpajakan Pertamina sejak 2019 melalui digitalisasi sistem dan pemanfaatan data terintegrasi guna meningkatkan kepastian hukum serta efisiensi kepatuhan pajak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan uji coba program kepatuhan kolaboratif melalui penerapan Tax Control Framework dan integrasi data perpajakan untuk memperkuat transparansi dan tata kelola pajak nasional.
Who?
PT Pertamina (Persero), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria, serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Where?
Kegiatan peluncuran dan uji coba program berlangsung di Jakarta sebagai bagian dari kerja sama antara Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak.
When?
Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance dilaksanakan pada Senin, 13 Juli, dengan tindak lanjut implementasi dilakukan secara bertahap setelah kegiatan tersebut.
Why?
Program ini bertujuan mendukung reformasi perpajakan nasional melalui peningkatan kepatuhan, penguatan tata kelola perusahaan, serta pemanfaatan data terintegrasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.
How?
Pertamina menjadi pilot project pertama dengan menerapkan Tax Control Framework, mengintegrasikan sistem perpajakan digitalnya dengan DJP, serta memanfaatkan teknologi Coretax untuk identifikasi risiko dan peningkatan akuntabilitas fiskal.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat sinergi melalui program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) meliputi Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun administrasi perpajakan yang semakin modern, transparan, dan berbasis kepercayaan.

Langkah ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan, serta pemanfaatan data yang semakin terintegrasi. Dalam implementasinya, Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan TCF dan integrasi data perpajakan bersama DJP.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, menyambut positif kepercayaan yang diberikan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, kepada Pertamina.

"Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh komitmen. Bagi Pertamina, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan,"ujar Mega dalam Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/7).

1. Upaya bersama membangun kolaborasi dalam mendukung reformasi perpajakan nasional

Bersama Direktorat Jenderal Pajak, Pertamina membangun kolaborasi yang erat dalam mendukung reformasi perpajakan nasional sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Pertamina sebagai mitra dalam uji coba implementasi Co-operative Compliance.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa," ujar Bimo.

2. Kepatuhan perpajakan jadi upaya Pertamina terapkan tata kelola perusahaan yang baik

Sebagai BUMN yang mengemban mandat menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina memandang kepatuhan perpajakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dari kontribusi Pertamina kepada negara yang dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp1.188 triliun melalui pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.

3. Uji coba juga kelanjutan dari transformasi perpajakan perusahaan

Gedung Pertamina. (dok. Pertamina)

Partisipasi Pertamina dalam uji coba ini merupakan kelanjutan dari transformasi perpajakan perusahaan yang dimulai sejak penandatanganan kesepahaman integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 2019. Sejak saat itu, Pertamina terus memperkuat pengelolaan perpajakan melalui penerapan Tax Control Framework, harmonisasi sistem dengan Coretax, serta integrasi proses perpajakan dengan berbagai sistem digital perusahaan.

Mega menambahkan, langkah ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, sehingga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang menjunjung tinggi transparansi dengan teknologi digital terkini. (WEB)