Perubahan Iklim, Sejumlah Wilayah Pulau Jawa Alami Kekeringan

26 Agu 2023, 13:08 WIB

Ilustrasi sawah mengalami kekeringan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Jakarta, IDN Times - Perbedaan kondisi iklim dialami wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah barat laut Sumatra seperti Aceh dan Sumatra Utara mengalami banjir, sedangkan sebagian wilayah lain memiliki curah hujan rendah. Situasi ini pun memicu bahaya kekeringan, seperti di Pulau Jawa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari BPBD di beberapa wilayah yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim) tentang bahaya kekeringan.

"Solusi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdampak adalah distribusi air bersih kepada warga," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip dari siaran pers, Sabtu (26/8/2023).

1. Ada 28 kecamatan di Jawa Barat alami kekeringan

Ilustrasi warga mencari sumber air yang masih tersisa airnya. IDN Times/Daruwaskita

Abdul mengatakan, bencana hidrometeorologi kering dialami 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Jabar hingga 23 Agustus 2023. Ada sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih.

"Sebanyak 525.500 liter air bersih telah didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan," kata dia.

Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang, dan Pangandaran. Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan yakni di Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Adapun 13 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jasinga, Citeureup, Babakan Madang, Jonggol, Rancabung, Ciseeng, Cibungbulang, Sukajaya, Cisarua, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cariu, dan Tenjo.

2. BPBD bekerja sama dengan PDAM atasi kekeringan akibat kemarau panjang

IDN Times/Daruwaskita

Abdul mengatakan, BPBD berkerja sama dengan PDAM dalam mendistribusikan air kepada warga untuk merespons kondisi kekeringan. Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak. Adapun luas lahan terdampak kekeringan masih dalam proses pendataan.

"Di Provinsi Jateng, BPBD mencatat terdapat 4 kabupaten yang mengalami kekeringan, yakni Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung, dan Sragen. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu," kata dia.

Menurut data BPBD Provinsi Jateng, terdapat 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan pada Kamis (24/8/2023) menyebutkan, kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jatim kekurangan suplai air dirasakan warga desa Pialangan, Kecamatan Kalisat dan ada sebanyak 247 KK terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Jember juga telah mendistribusikan air kepada para warga.

Selain itu, terdapat dua tandon untuk menampung bantuan air. BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

3. Curah hujan sangat rendah kekeringan memicu kebakaran hutan dan lahan di Jabar

ilustrasi kebakaran hutan (pexels.com/Vladyslav Dukhin)

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar.

Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhulta. Terdapat 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

BPBD Provinsi Jawa Barat mengatakan, 15 wilayah yang terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, dan Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung, dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektare.

4. BPBD dan OPD lakukan pencegahan dini antisipasi dampak meluasnya karhutla

(Ilustrasi) IDN Times/Toni Kamajaya

Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD provinsi juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga. BPBD provinsi dan OPD berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla," ucap dia.