Perusahaan Ini Tawarkan Pembangunan LRT 200 Km untuk Pemprov DKI

Konsep pembangunan LRT oleh PT Prabu akan dilakukan secara Business to Businees dan mengandalkan sejumlah investor asing mulai dari Korea, China, dan Jepang.

“Ini konsepnya full B to B tanpa dukungan dari pemerintah dalam pemberian jaminan mengandalkan investor Korea, China dan Jepang. Terus terang kami sangat gembira, karena ini adalah suatu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota,” ujar Sandiaga.

Usulan pembanguna LRT tersebut sudah, kata Sandi, sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

”Rencananya, akan dimatangkan dan juga lapangan kerja. Kami sekarang sedang kaji, tapi kita pastikan bahwa Jakarta punya transportasi berbasis rel yang tidak kalah dengan kota-kota besar di luar negeri,” sebut Sandiaga.

Sandiaga mengatakan Pemprov DKI diharapkan dapat memberikan kemudahan regulasi dan perizinan untuk pembangunan LRT oleh PT Prabu. Ia sempat berbicara dengan Direktur Utama PT Prabu, Burhanuddin Bur Maras soal public service obligation (PSO), namun Bur mengaku perusahannya tidak memerlukan PSO dalam pembangunan LRT.

 “Yang dibutuhkan dari Pemprov hanya agar kita memberikan kemudahan regulasi, insentif dari segi perizinan, jadi itu saja yang diinginkan dari Pemprov. Pemprov tidak diharapkan mengeluarkan biaya. Pak Bur Maras sampaikan beliau tidak memerlukan PSO, tapi nanti kita lihat, kita juga menginginkan realistis,” kata dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengintruksikan kepada Sandiaga, untuk melakukan kajian dalam pembangunan LRT oleh PT Prabu yang menggunakan dana sendiri.

“Dan seandainya itu betul-betul visible, sangat memungkinkan, itu harus kita dorong dan dipercepat. Jadi, Bu Menteri juga sama pandangannya sama kami,” ucap Sandi.

Sandiaga sempat meminta hasil kajian itu, namun menurut PT Prabu di dalamnya ada perjanjian yang bersifat rahasia. Selama ini, PT Prabu telah membahasnya bersama Kementerian Perhubungan.

“Jadi, kemarin saya meminta ditinggal hasil kajian tersebut, tapi karena ada perjanjian kerahasiaan, belum bisa, karena mereka selama ini berkoordinasinya dengan Kementerian Perhubungan dan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek),” kata dia.

PT Prabu, kata Sandiaga, telah membayar mahal salah satu perusahaan konstruksi dan manajemen konsultan internasional, Betchel Corporation dari Amerika.

“Saya bilang, 'Bu, mereka, Ratu Prabu, sudah dua tahun mengerjakan ini dan membayar mahal sekali untuk konsultan internasional, itu Bechtel International'.  Bechtel ini konsultan ternama dunia. Saya pernah pakai juga waktu saya di dunia usaha, dan mahal sekali mereka,” ungkap Sandiaga.