Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sekjen ASEAN: Baru 3 Negara Ratifikasi Pusat Pengendalian Asap

3 min read
Sekjen ASEAN: Baru 3 Negara Ratifikasi Pusat Pengendalian Asap
Sekretaris Jenderal ASEAN sampaikan Media Briefing usai KTT ke-49 ASEAN di ASEAN Heritage Building, Jakarta. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)
  • Baru tiga negara anggota ASEAN meratifikasi perjanjian pembentukan ACCTHPC untuk mengendalikan polusi asap lintas batas.

  • Vietnam menjadi negara pertama yang menyelesaikan ratifikasi, sementara dua negara lainnya belum dirinci.

  • ASEAN mendorong percepatan ratifikasi agar pusat yang direncanakan berkedudukan di Indonesia dapat segera beroperasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengungkapkan, baru tiga negara anggota yang meratifikasi perjanjian pembentukan Pusat Koordinasi Pengendalian Polusi Asap Lintas Batas ASEAN (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control/ACCTHPC).

Padahal, persoalan kabut asap lintas batas menjadi salah satu isu yang dibahas secara intensif oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.

Kao mengatakan, para pemimpin ASEAN mendesak negara-negara anggota lainnya untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi. Langkah tersebut diperlukan agar pusat pengendalian asap yang direncanakan berkedudukan di Indonesia dapat segera beroperasi.

“Saat ini, tiga negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut agar dapat beroperasi. Karena itu, ada seruan untuk mempercepat ratifikasi,” ujar Kao dalam pengarahan kepada media, Rabu (18/11/2026).

  1. 1. Vietnam jadi negara pertama yang meratifikasi

    Bendera Vietnam
    Bendera Vietnam (unsplash.com/Sam Williams)

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina Krishnamurthi menyebut Vietnam sebagai negara anggota ASEAN pertama yang menyerahkan instrumen ratifikasi perjanjian pembentukan ACCTHPC.

    Dengan demikian, Vietnam menjadi negara pertama yang secara resmi menyelesaikan proses tersebut. Sementara itu, Kao tidak merinci dua negara lainnya yang telah meratifikasi perjanjian.

    Menurut Kao, percepatan ratifikasi menjadi penting karena kabut asap lintas batas merupakan persoalan bersama yang tidak dapat ditangani secara terpisah oleh masing-masing negara.

    “Ada komitmen yang jelas dari para pemimpin bahwa ini bukan masalah satu negara anggota saja. Ini merupakan persoalan regional yang harus kita tangani bersama dan membutuhkan peningkatan kerja sama,” katanya.

  2. 2. Indonesia sejak 2004 tawarkan diri jadi tuan rumah

    seorang pemadam kebakaran yang menatap kabut asap di hutan
    ilustrasi seorang pemadam kebakaran yang menatap kabut asap di hutan (pexels.com/IslandHopper X)

    Berdasarkan informasi di laman resmi ASEAN, pembentukan ACCTHPC merupakan amanat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Perjanjian tersebut bertujuan mencegah dan memantau polusi asap lintas batas akibat kebakaran lahan maupun hutan melalui upaya nasional yang terkoordinasi serta peningkatan kerja sama regional dan internasional.

    Dalam pertemuan pertama negara-negara pihak AATHP pada 11 November 2004, ASEAN menyambut tawaran Indonesia untuk menjadi tuan rumah pusat pengendalian asap tersebut. Kemudian, pada pertemuan ke-11 pada 29 Oktober 2015, ASEAN kembali mendukung niat Indonesia untuk menjadi tuan rumah ACCTHPC.

    Pusat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antarnegara ASEAN dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan, termasuk polusi asap yang menyebar melintasi perbatasan.

  3. 3. ASEAN ingatkan ancaman kabut asap tak hanya di negara maritim

    IMG_8325.jpeg
    Logo ASEAN. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

    Kao menegaskan, penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan melalui langkah mitigasi ketika kebakaran terjadi. ASEAN juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan jangka panjang.

    Ia mengingatkan ancaman kabut asap tidak hanya dihadapi negara-negara ASEAN maritim, tetapi juga negara-negara di daratan Asia Tenggara yang akan memasuki musim kemarau.

    “Kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, penting bagi negara-negara anggota yang tersisa untuk mempercepat ratifikasi,” ujar Kao.

    ASEAN sebelumnya juga menyusun peta jalan kerja sama pengendalian polusi asap lintas batas pada 2016, yang mencakup delapan komponen strategis untuk menerjemahkan prinsip AATHP menjadi langkah konkret.

    Selain itu, ASEAN menjalankan sejumlah program pengelolaan lahan gambut berkelanjutan bersama mitra internasional. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi kebakaran lahan, menekan jumlah titik panas, dan meningkatkan kualitas udara di kawasan.

    Kao berharap percepatan ratifikasi dapat memungkinkan ACCTHPC segera beroperasi sehingga negara-negara anggota memiliki koordinasi yang lebih kuat dalam mencegah dan menangani kabut asap lintas batas.

Related Articles

See More