Pesan Menko Djamari ke Praja IPDN: Layani Rakyat, Jangan Sakiti Mereka!

30 Mei 2026, 09:46 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

Pesan Menko Djamari ke Praja IPDN: Layani Rakyat, Jangan Sakiti Mereka!

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago (kanan) ketika memberi pembekalan kepada praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan praja IPDN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan yang dilayani, serta menjaga integritas birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan.
Djamari menyoroti tantangan global seperti perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, dan bonus demografi; ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi ancaman tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menyebut lulusan IPDN diminati kepala daerah karena profesional, disiplin, dan siap kerja; mereka dianggap pilar penting dalam memperkuat ASN di seluruh Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

29 Mei 2026

Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor. Ia berpesan agar para praja IPDN melayani rakyat dan tidak menyakiti hati masyarakat.

2035

Djamari menyebut momentum bonus demografi akan berlangsung hingga 2035, dengan sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

kini

IPDN memiliki sekitar 3.500 praja di berbagai kampus daerah dan terus menjalankan program pendidikan sarjana, magister, serta doktoral di Jakarta.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan kuliah umum kepada ribuan praja IPDN dengan pesan agar mereka fokus melayani rakyat dan menjauhi perilaku yang menyakiti masyarakat.
Who?
Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mengikuti kegiatan tersebut.
Where?
Kegiatan berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
When?
Kuliah umum disampaikan pada Jumat, 29 Mei 2026.
Why?
Djamari menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik karena ASN merupakan mesin birokrasi yang berperan menjaga kesejahteraan masyarakat serta menghadapi tantangan global dan nasional.
How?
Djamari menyampaikan pesannya secara langsung dalam kuliah umum, menyoroti isu korupsi, kebocoran kekayaan negara, bonus demografi, serta peran ASN dalam memperkuat ketahanan pemerintahan Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Djamari datang ke kampus IPDN dan bilang ke banyak praja supaya nanti kerja dengan baik dan sayang sama rakyat, jangan jahat. Katanya pemimpin harus melayani orang, bukan minta dilayani. Dia juga cerita kalau dunia lagi susah dan Indonesia harus kuat. Pak Tito juga bilang banyak kepala daerah suka anak IPDN karena mereka rajin dan pintar kerja.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pidato Menko Djamari dan Mendagri Tito dalam kuliah umum IPDN menampilkan semangat pembaruan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan integritas. Penekanan pada pentingnya melayani rakyat, pendidikan karakter, serta profesionalisme ASN menunjukkan keseriusan pemerintah membangun aparatur yang tangguh, beretika, dan siap menghadapi tantangan global demi kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, meminta ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) fokus melayani rakyat saat lulus nanti. Sebab, lulusan IPDN akan ditempatkan sebagai aparatur sipil negara di berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian. Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan Djamari saat memberikan kuliah umum di hadapan ribuan praja IPDN.

"Kalian, jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat! Karena kalian yang melayani masyarakat kita. Bukan kalian yang harus menjadi dewa dan bukan kalian yang harus dilayani. Masyarakat kita membutuhkan pemimpin seperti itu," ujar Djamari di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (29/5/2026).

Dia mengatakan, masyarakat sudah bosan menyaksikan pemimpin yang minta dilayani. Para pemimpin, kata Djamari, datang dari berbagai kalangan termasuk pejabat politik. Sementara, pejabat tersebut bisa berganti dalam lima tahun atau bahkan lebih singkat. Namun, ASN sebagai mesin birokrasi tetap berada di sana.

"Mesin (pemerintahan) ada di birokrasi. Mesin itu adalah kalian. Artinya, upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat ada di situ. Para birokrat tetap harus berada di ruang mesin ini. Mau di kemanakan (instansi ini) oleh sopir, tetapi mesinnya yang harus tetap bekerja," kata dia.

1. Djamari singgung upaya pemerintah hadapi tantangan perubahan geopolitik

Menko Djamari turut menyinggung tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia semakin kompleks. Mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.

"Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi," kata purnawirawan jenderal bintang empat itu.

Dia mengatakan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah menghadapi bonus demografi. Artinya, 70 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 200 juta jiwa berada dalam usia produktif. Hal ini harus dimanfaatkan sebelum momennya lewat pada 2035 mendatang.

Maka, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mewujudkan kesejahteraan nasional.

"Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Maka, pendidikan menjadi sangat penting," kata dia.

2. Menko Djamari soroti kekayaan negara masih bocor

Hal lain yang disinggung Djamari adalah masih masifnya kekayaan negara yang bocor akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa. Hal itu termasuk tindak manipulasi perdagangan dan tindak korupsi.

Menurut dia, praktik korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhinatan terhadap negara dan tidak boleh ditoleransi.

"Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tak boleh dibiarkan," kata dia.

3. Mendagri sebut lulusan IPDN disukai kepala daerah

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago (kiri) ketika memberi pembekalan kepada praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, ASN pemerintahan yang profesional turut menentukan ketahanan suatu negara dalam jangka panjang. Indikator lainnya adalah tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan aparat keamanan yang mumpuni untuk menjaga keamanan di dalam negeri.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, ada 4,7 juta ASN di Indonesia yang sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

"Maka, dalam konteks tersebut lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu inti kekuatan ASN Indonesia. Banyak kepala daerah yang menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan, banyak yang sudah diminta (untuk bekerja) sebelum lulus," kata dia.

IPDN saat ini memiliki 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah. Mulai dari Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua hingga Bukittinggi. Selain program sarjana, kata Tito, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.