Pimpinan DPR: Anggota Baleg Wajib Karantina Usai ke Brasil dan Ekuador

05 Okt 2021, 17:00 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan hanya perwakilan anggota Baleg dari masing-masing fraksi yang akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador. Kunjungan tersebut diklaim dalam rangka studi penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kunjungan ke Ekuador direncanakan pada 31 Oktober sampai 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16-22 November 2021. Dasco menjelaskan, usai kunjungan itu, para anggota Baleg wajib menjalani karantina setiba di Indonesia.

"Pasti (karantina usai kembali ke Indonesia), dan itu kan gak semua, gak semua berangkat. Anggota Baleg ada banyak, yang berangkat kan cuma perwakilan," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

1. Alasan Brasil dan Ekuador jadi negara tujuan Baleg

Ilustrasi Bandara Soetta (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dasco menjelaskan Baleg DPR mempunyai alasan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador. Alasan pertama, kata dia, ada kementerian di Brasil yang menangani persoalan kekerasan seksual. Kementerian tersebut dipimpin seorang wanita.

"Nah di Brasil itu, negara itu mempunyai Kementerian yang mengurusi soal kekerasan seksual, yang kemudian menjadi menterinya wanita. Dan di sana contoh-contoh mengenai cara-cara pelaporan penanganan dan lain-lain itu memang terkenal baik, sehingga mereka (Baleg DPR) memerlukan studi ke Brasil," kata Dasco.

Sama seperti Brasil, Dasco mengatakan Ekuador adalah negara yang mempunyai catatan bagus dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Kerja sama berbagai instansi dengan kepolisian di Ekuador, sambungnya, juga berjalan dengan baik.

2. Lodewijk sebut kunjungan perlu dilakukan karena tidak bisa dilakukan secara daring

Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus setelah pelantikan di Gedung MPR/DPR RI pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan Baleg tidak melakukan pertemuan secara daring dalam penyusunan RUU PKS. Penyebabnya, jika secara daring maka Baleg DPR tidak bisa mengeksplor aturan yang diterapkan di Brasil dan Ekuador.

"Betul, tetapi ada suatu yg tentunya kita ingin, kalo dengan zoom kita cenderung ketemu dengan orang-orang yang sudah disiapkan, tetap kalau on the spot kita bisa bebas mendatangi titik-titik yang kita harapkan," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021).

"Kita tidak terikat dengan apa yang disiapkan oleh protokol, tapi kita akan lihat di mana titik-titik di mana tentunya bisa berikan masukan," imbuhnya.

3. Kunjungan dilakukan agar RUU PKS tak dikomplain di kemudian hari

Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus setelah pelantikan di Gedung MPR/DPR RI pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Lodewijk mengatakan Baleg DPR sudah mempertimbangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk kunker ke Brasil dan Ekuador. Namun, dia tak merinci besaran biaya itu.

Baleg DPR pun disebut sudah melakukan perhitungan risiko dalam melakukan kunjungan ke Brasil dan Ekuador. Lodewijk mengatakan kunjungan dilakukan agar RUU PKS tidak dipermasalahkan kemudian hari bila sudah disahkan menjadi UU.

"Tapi ada kewajiban sebagai lembaga DPR ini untuk melaksanakan fungsi itu. Pada gilirannya kita tidak ingin UU jadi ternyata dikomplain orang, jadi masalah karena kita tidak lakukan studi banding, terus terang uu seperti ini kan sensitif," ujarnya.