Wamendagri: Selesaikan Persoalan Jakarta Perlu Pendekatan Aglomerasi
- Bima Arya menegaskan penyelesaian masalah Jakarta seperti banjir dan kemacetan harus dilakukan lewat pendekatan aglomerasi dengan kerja sama lintas wilayah yang terintegrasi.
- Pemerintah mendorong penguatan Dewan Kawasan Aglomerasi agar koordinasi antardaerah lebih efektif dalam mengelola layanan publik regional seperti transportasi, sampah, dan air minum.
- Wamendagri mengapresiasi kolaborasi Jakarta melalui event internasional yang dinilai memperkuat identitas kota global menjelang perayaan usia lima abadnya.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyebut bahwa untuk menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta di masa depan tidak bisa dipisahkan dari aglomerasi.
Menurutnya, dalam mengatasi persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah dibutuhkan kerja sama lintas wilayah yang terintegrasi dan dukungan dari kewenangan bersama.
"Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi," ujar Bima dalam Acara Urban Talks Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (5/6/2026), dikutip dari rilis pers Puspen Kemendagri.
1. Persoalan Jakarta perlu ditangani lewat pendekatan aglomerasi
Bima menyebut, Jakarta telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Jika digabungkan dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, jumlah penduduk kawasan aglomerasi Jakarta mencapai 41,9 juta jiwa berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jumlah tersebut disebut melampaui populasi kawasan metropolitan Tokyo maupun Dhaka. Selain itu, kawasan Jakarta dan sekitarnya juga menyumbang 16,71 persen terhadap perekonomian nasional.
Meski memiliki peran strategis, Bima menilai, penyelesaian berbagai persoalan perkotaan masih terkendala fragmentasi kewenangan antarwilayah yang menyebabkan perbedaan prioritas pembangunan, agenda politik, hingga penganggaran.
2. Pemerintah dorong penguatan Dewan Kawasan Aglomerasi
Dalam mengatasi tantangan dan kendala tersebut, Bima menyebut, pemerintah tengah mendorong penguatan peran Dewan Kawasan Aglomerasi yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antardaerah.
Melalui mekanisme, layanan publik yang bersifat regional diharapkan dapat dikelola secara lebih efektif dan terpadu. Ia juga menjelaskan bahwa dalam dewan tersebut akan ada badan-badan yang mengurusi isu-isu secara spesifik seperti sampah, transportasi, dan yang lainnya.
"Dewan Aglomerasi ini nanti bisa fokus pada isu-isu spesifik, ada badan yang ngurusi soal sampah, ada badan yang ngurusi soal transportasi, soal air minum, dan lain-lain," ungkap dia.
3. Apresiasi terhadap kolaborasi yang berkembang di Jakarta
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi kolaborasi yang telah berkembang di Jakarta, termasuk melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pariwisata berskala internasional.
Bima menilai upaya membangun identitas kota yang inklusif melalui kegiatan yang berskala internasional tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global menjelang usianya yang ke-5 abad.
"Dua event ini menggambarkan Jakarta on the right track untuk menjadi kota modern dalam menjemput usia ke-5 abad," kata dia.
