Pimpinan KPK Diduga Peras SYL, Jokowi: Masalahnya Masih Simpang Siur
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi adanya dorongan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinonaktifkan. Permintaan itu muncul seiring munculnya kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.
Jokowi mengatakan, belum mengetahui kabar tersebut secara rinci. Sebab, kabar pemerasan pimpinan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) masih sebatas isu.
"Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini," ujar Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).
1. Jokowi tak ingin intervensi
Jokowi menegaskan, tak ingin mengomentari informasi yang belum teruji kebenarannya. Dia tak mau berspekulasi agar tak dianggap mengintervensi dugaan kasus tersebut.
"Dan saya kalau komentar nanti saya ada yang bilang mengintervensi. Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa. Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal ada yang menyampaikan intervensi," kata dia.
2. Jokowi tunggu informasi detail
Lebih lanjut, Jokowi mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya, kasus dugaan pemerasan yang didalangi pimpinan KPK hingga korupsi eks Mentan Syahrul menjadi kewenangan pihak kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung.
"Ini tadi saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini dan sebetulnya itu menjadi kewenangan baik di kepolisian, baik yang di KPK, baik di kejaksaan," tutur dia.
3. Respons KPK usai Firli Bahuri dilaporkan
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas, karena foto bersama eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. KPK pun menghormati pelaporan tersebut.
"Kami tentunya menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan tersebut, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri pada Jumat, 6 Otober 2023.
Ali memastikan pihaknya akan kooperatif terhadap proses yang berjalan di Dewan Pengawas KPK. Ia yakin Dewas akan profesional dan independen dalam membuktikan dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Sehingga mari kita tunggu hasil proses tersebut, dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta-fakta yang justru akan membuat situasi menjadi kontraproduktif," katanya.
"Dan tentunya agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien," lanjut dia.
