PKB Libatkan Penguji Eksternal Uji Kelayakan untuk Bacaleg DPR

Jazilul menerangkan, penguji eksternal yang terlibat dalam UKK ini ada Prof AS Hikam, dosen di Jurusan Hubungan Internasional President University. Kemudian ada Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang juga mantan Wakil Ketua DPD RI dan mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP Akhmad Muqowam, Koordinator PKPNU KH. Munim DZ, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, Staf Khusus Wakil Presiden Robikin Emhas, Direktur Padasuka TV Yusuf Mars, Direktur RMOL.id Teguh Santosa, dan Ketua AIPI Dr. Alfitra Salam.

Jazilul menegaskan, PKB optimis dapat meraih 100 kursi di DPR RI pada pemilu 2024 mendatang.

Sebelumnya, UKK Bacaleg DPR RI PKB ini digelar tiga tahap. Gelombang pertama dilaksanakan pada 21-22 Februari 2023, gelombang kedua pada 27-28 Februari 2023, gelombang ketiga 8-9 Maret 2023 dan gelombang terakhir pada 19-20 Maret 2023. Jumlah bacaleg yang mendaftar ke PKB sebanyak 750 orang.

Acara tersebut dibuka langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan ada sejumlah tantangan dalam menghadapi pemilu 2024.

"Kita menghadapi tantangan yang benar-benar baru, sesuatu yang di luar dugaan akan terjadi kejutan-kejutan politik nasional maupun geopolitik," ujar Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Cak Imin kemudian berharap, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup tidak terjadi. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.

"Tidak logis, tanpa mendahului keputusan MK, kalau itu terjadi kita tidak tahu, sampai detik ini kita tidak tahu tiga hari lagi akan ada keputusan MK dan kalau itu keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya, politik dalam keadaan bahaya. Nah ini tantangan berat konstalasi politik nasional kita berubah tanpa kita tidak tahu yang bakal terjadi," ujar dia.

Cak Imin menganggap tak adil bila sistem Pemilu 2024 mendadak diganti menjadi proporsional tertutup. Menurutnya, bila sistem pemilu berubah untuk jangka lima tahun ke depan, bisa saja PKB setuju.

"Jadi, kalau mengubah sistem hendaknya ketimbang mengakhiri pemilu. Sehingga, ada persiapan lima tahun untuk semua komponen pemilu menyiapkan diri. KPU, parpol, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri," ujar dia.