Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
PKS: Dukungan NasDem ke Anies Butuh SK, Bukan Hanya Omon-Omon
Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri (IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri, mengatakan pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman yang sudah dideklarasikan partainya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, bergantung dengan sikap Partai NasDem.

PKS sendiri sudah mendeklarasikan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai pasangan cagub dan cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, menurut dia, pasangan Anies-Sohibul bisa berjalan mulus kalau NasDem mengeluarkan surat keputusan (SK) rekomendasi.

"Kita tunggu Anies, apakah bawa SK resmi dari NasDem atau tidak. Kalau NasDem keluarkan SK, berlayar kita," kata Mabruri saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Mabruri mengatakan, NasDem telah menyatakan dukungan untuk Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, duet Anies-Sohibul belum bisa terwujud, lantaran PKS belum memenuhi syarat mencalonkan pasangan cagub-cawagub di Pilkada DKI Jakarta. 

"PKS kan sudah deklarasi Anies-Sohibul Iman," ujarnya.

Karena itu, Mabruri mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah SK resmi rekomendasi NasDem ke Anies untuk Pilkada DKI Jakarta. Jangan sampai, kata dia, dukungan itu hanya basa-basi atau omon-omon.

"Terus beberapa waktu lalu NasDem sudah bilang akan dukung Anies. Yang diperlukaan sekarang kan SK resmi dukungan NasDem ke Anies. Bukan hanya omon-omon," kata dia.

1. PKS tunggu parpol mana yang bakal ikut KIM Plus

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Terkait munculnya wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Mabruri menyebut, PKS masih akan melihat partai mana yang ikut bergabung dalam koalisi antara KIM dengan partai di luar anggota koalisi itu.

KIM Plus merupakan gabungan partai politik yang sudah berkoalisi memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Mereka antaralain Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Prima, Gelora, dan PBB, kemudian ditambah partai politik di luar koalisi itu. 

"Ya kita lihat saja nanti perkembangannya partai mana yang chek in ke KIM," kata Mabruri.

2. Sahroni sebut dukungan NasDem ke Anies bisa dicabut

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni bicara dukungan ke Anies Baswedan belum final. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan dinamika politik di Pilkada masih dinamis. Keputusan yang diambil partainya diakui bisa sewaktu-waktu berubah menjelang pendaftaran pasangan calon pada 27 Agustus 2024.

Sahroni mengingatkan, agar publik tidak terkecoh dengan rekomendasi NasDem terhadap Anies, karena keputusan itu juga masih bisa berubah pada menit-menit terakhir menjelang pendaftaran.

"Ya kan belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you (kamu) jangan kecele. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu gak didaftarin," kata Sahroni di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juli 2024.

"Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran," imbuhnya.

3. Sahroni belum lihat SK rekomendasi ke Anies

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. (IDN Times/Amir Faisol)

Tak hanya itu, Sahroni bahkan belum melihat langsung surat keputusan (SK) rekomendasi dukungan NasDem terhadap Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024. Oleh sebab itu, dia meyakini sampai hari ini belum ada keputusan final terkait sikap politik partainya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Mana sih suratnya? Mana suratnya? Gue sebagai orang NasDem aja belum tahu, karena bukan di Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem) gue. Jadi semua sangat dinamis," kata dia.

Menurut Sahroni, keputusan untuk melanjutkan dukungan terhadap Anies itu akan diputuskan langsung oleh ketua umumnya Surya Paloh sebagai pimpinan parpol. 

Surya Paloh, kata dia, akan mengkaji ulang apakah dukungan terhadap Anies itu masih layak dilanjutkan atau mencabut dukungan itu pada menit-menit terakhir pendaftaran. 

"Yang itu yang gue bilang dewa-dewa itu adalah para ketua umum masing-masing partai. Kenapa? Karena mereka-mereka yang memutuskan. Kita sebagai kader di bawah, ikutin proses apa yang diperintahkan ketua umum," ucapnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article