PKS Gembleng Ribuan Kader soal Etika Komunikasi Politik di Era Digital

PKS membekali kader melalui Bimteknas dengan kompetensi komunikasi politik di era digital.
Muhammad Kholid mengingatkan bahwa pernyataan di media sosial dapat viral dan berdampak lebih luas.
PKS ingin memperkuat etika komunikasi publik serta kompetensi pejabat publik dalam memahami ruang digital.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menggembleng kader-kader partai, tentang kompetensi komunikasi politik di era digital.
Kholid menjelaskan, komunikasi politik di era digital menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis nasional (Bimteknas) PKS. Acara tersebut turut dihadiri 1.600 pejabat publik yang berasal dari PKS.
"Salah satu memang sesinya kita kemarin ada meningkatkan kapasitas kompetensi komunikasi politik, tapi ada tambahannya: di era digital. Betul sekali,” kata Kholid, Jakarta, Senin (19/10/2026).
1. PKS ingatkan kader hati-hati bermain medsos

Sekjen PKS Muhammad Kholid soroti 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. (IDN Times/Amir Faisol). Kholid mengatakakan, pembekalan ini menjadi ajang untuk mengingatkan kader dan pejabat publik yang berasal dari PKS agar lehih berhati-hati menyampaikan pernyataan di media sosial.
Menurut dia, pernyataan yang kurang tepat bisa viral dan memicu persoalan lebih luas, termasuk bagi pihak lain. Ia menegaskan, komunikasi politik di era sekarang tidak lagi sebatas menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Ekosistem digital harus dipahami oleh seluruh pejabat publik karena pernyataan melalui media sosial bisa menyebar secara masif dan menimbulkan konsekuensi di luar perkiraan.
“Komunikasi politik sekarang tidak lagi hanya sekadar komunikasi politik, ya, tapi ada yang disebut dengan ekosistem digital,” ujarnya.
2. Kelihaian komunikasi politik di era digital semakin penting

Anggota komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. (Dokumentasi PKS) Oleh karena itu, Kholid menilai, kompetensi komunikasi politik semakin penting di tengah cepatnya penyebaran informasi di era digital sekarang. Unggahan yang kurang tepat dapat menjadi viral dan memicu persoalan yang lebih luas.
“Bisa jadi postingan atau statement kita di media sosial, ya, yang kalau kita menyampaikannya kurang tepat, maka itu bisa jadi viral, dampaknya bukan hanya dia yang bermasalah, bisa menjadi permasalahan lebih luas lagi,” tutur Anggota Fraksi PKS DPR RI itu.
Selain itu, Kholid mengatakan, pernyataan pejabat publik dapat berdampak kepada pihak lain, sekalipun tidak secara sengaja disampaikan untuk merugikan mereka.
“Bisa jadi statement-nya tidak apa ya, sengaja untuk katakanlah membuat pihak lain itu apa namanya dirugikan, gitu ya. Tapi karena dia pejabat publik, itu bisa berdampak,” kata Kholid.
3. Pejabat publik PKS harus paham etika bermedsos

Sekjen PKS, Muhammad Kholid (IDN Times/Margith Juita Damanik) Kholid menegaskan, PKS ingin memperkuat dua aspek, yakni etika komunikasi publik di era digital dan kompetensi komunikasi politik kader. Pejabat publik dari PKS diharapkan memiliki kesadaran dalam menyampaikan pesan dengan menyesuaikan karakter platfor atau ruang digital.
“Karena itu, kita ingin agar menguatkan satu etika komunikasi publik di era digital, yang kedua kompetensi,” ujarnya.
Menurut Kholid, setiap pesan yang disampaikan di ruang digital berpotensi membawa dampak besar, terutama ketika menjadi viral.
“Sehingga kita harus sadar digital. Ada yang bilang mengatakan digital mindset, pola pikir digital, bahwa apa-apa yang kita sampaikan di ruang digital itu, itu dampaknya itu bisa luar biasa, apalagi kalau sudah viral, mungkin ya,” kata dia.


















