PKS Tolak IKN, Anies Singgung Ketimpangan Baru dan Pemerataan
Jakarta, IDN Times - Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan menanggapi rencana pembangunan mega proyek pemerintah terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurut dia, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.
Menurut Anies, pembangunan itu semestinya dilakukan di banyak lokasi, bukan hanya fokus terhadap satu lokasi. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia butuh sebuah kesetaraan.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," kata Anies kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).
1. Anies ingin desa menjadi maju dan kota kecil jadi besar
Lebih lanjut, Anies menginginkan, ke depan desa-desa di Indonesia menjadi daerah maju. Ia juga ingin kota-kota kecil di negara ini terus berkembang besar.
Menurut dia, pengalokasian anggaran dibutuhkan untuk membangun banyak tempat di Indonesia, bukan hanya difokuskan kepada satu tempat.
"Visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.
"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," sambung Anies.
2. Cak Imin belum mau pindah dari Jakarta
Senada, saat ditemui terpisah Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga lebih memilih tinggal di Jakarta daripada di IKN.
Cak Imin mengaku masih nyaman tinggal di Jakarta. Apalagi, wilayah IKN belum bisa ditempati untuk saat ini, karena pembangunannya yang masih berlangsung.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditemui setelah hadir dalam acara Indonesia Milenial and Gen Z Summit (IMGS) yang digelar IDN Times di Jakarta, Minggu (26/11/2023).
"Itu kan pilihan saja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu," ujar dia.
"Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan nggak layak, belum layak di sana. Per hari ini," sambungnya.
Cak Imin mengungkapkan Koalisi Perubahan belum menentukan sikap, apakah akan melanjutkan program IKN. Menurut dia, Koalisi Perubahan masih berdiskusi tentang megaproyek Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, Cak Imin ingin mempertahankan program IKN.
"Belum belum, kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN, supaya jalan terus, tapi di Koalisi Perubahan akan diskusi terus," kata dia.
3. PKS tolak pembangunan IKN
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan partainya sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucapnya.
Syaikhu mengatakan partainya menolak disahkannya RUU IKN. Dia mengatakan, saat ini Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara.
"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," kata dia.