PKS Ungkit Pernah Tawarkan Anies Pakai 'Jas Putih', Tapi Pilih Netral

12 Agu 2024, 16:22 WIB

Amir Faisol

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khoirudin. (Dokumentasi PKS)

Intinya sih...

DPW PKS DKI Jakarta mengungkap tawaran kepada Anies Baswedan untuk bergabung sebagai kader partai, namun ditolak karena Anies masih ingin bersikap netral.
Anies mengakui tidak pernah ada pembahasan tentang tenggat waktu 40 hari yang diberikan PKS, sementara Presiden PKS menyampaikan keputusan DPTP pada 20 Juni 2024.
PKS meminta Anies memastikan dukungan dari NasDem dan/atau PKB agar Anies-Sohibul dapat didaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur Jakarta.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - DPW PKS DKI Jakarta mengungkit pernah menawarkan Anies Baswedan agar mau "berjas putih" atau bergabung menjadi bagian dari kader partai. Tawaran itu bisa menjadi pilihan bagi Anies agar bisa menggaet calon wakil gubernurnya dari partai lain.

Hanya saja, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengungkapkan tawaran untuk bergabung menjadi kader PKS itu ditolak Anies secara karena masih mau bersikap netral.

"Saya Khoirudin pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Sohibul Iman maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS, jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS," kata Khoirudin, dalam pesan suara yang disampaikan ke Anies sebagaimana dikonfirmasi IDN Times, Senin (12/8/2024).

"Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut malah menyampaikan keinginan Pak Anies untuk netral," lanjut dia.

1. Khoirudin klarifikasi soal tenggat waktu 40 hari

Bakal Calon Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (dok. Tim Anies)

Diketahui, dalam pesan suara Anies yang dikirimkan Anies ke Khoirudin, ia mengakui bahwa tenggat waktu 40 hari yang diberikan PKS tak pernah ada dalam pembahasan.

Menanggapi hal ini, Khoirudin menjelaskan, pada 20 Juni 2024 lalu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah menyampaikan ke Anies terkait keputusan DPTP PKS untuk mencalonkan Anies-Sohibul.

Artinya, informasi ini telah tersampaikan kepada Anies lima hari sebelum deklarasi duet Anies-Sohibul yang dilakukan PKS di Grand Sahid Jaya Jakarta, pada 25 Juni 2024.

Meski begitu, Khoirudin menyampaikan, PKS telah mengingatkan bahwa partainya tak bisa mengusung secara sendiri. PKS meminta Anies untuk memastikan NasDem dan/atau PKB agar ikut mengusung pasangan Anies-Sohibul.

"Kedua peristiwa ini Pak Anies menyambut positif dengan menjawab langsung ke Presiden PKS maupun via rekaman dari Spanyol yang diunggah di Medsos," kata Khoirudin.

Khoirudin lantas membantah tenggat waktu 4 Agustus yang disampaikan Presiden PKS dan PIC itu bukan soal tenggat waktu persetujuan duet Anies-Sohibul. Melainkan agar Anies mendapat kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti NasDem dan/atau PKB.

"Agar Pak Anies dan Pak Sohibul Iman dapat didaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur Jakarta. Karena sejak awal tentu Pak Anies paham bahwa sekalipun PKS dengan 18 persen perolehan kursi DPRD jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta tahun 2024 tapi belum bisa sendirian mencalonkan gubernur," ucapnya.

"Tidak seperti saat PKS menang pileg di Jakarta tahun 2004 yang lalu saat itu PKS menang dengan 24 persen sehingga bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara sendirian," kata dia.

2. Syaikhu minta Anies agar cari tambahan dukungan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri Harlah ke-26 dan Mukernas PKB. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih jauh, Khoirudin menjelaskan, Presiden PKS telah secara terbuka meminta Anies agar berusaha mendapatkan tambahan dukungan supaya tetap bisa berlayar pada Pilkada DKI 2024.

Bahkan kata dia, Syaikhu telah berupaya agar Anies-Sohibul bisa mendapatkan dukungan dari parpol lain, seperti NasDem, Perindo, PSI, PKB bahkan Gerindra.

"Tetapi sampai melewati tanggal 4 Agustus ketika PSI dan PKS menanyakan hasil perjuangan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian dari Nasdem dan atau PKB untuk mencalonkan Pak Anies ternyata Pak Anies belum bisa mendapatkan kepastian," kata dia.

Di lain sisi kata dia, dari Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Waketum PKB Jazilul Fawaid jpada akhir Juli dan awal Agustus menyampaikan pernyataan terbuka yang mengisyaratkan partainya tak melanjutkan dukungan ke Anies.

"Demikianlah fakta yang juga di PKS sampaikan yang juga didapatkan sementara saya Khoirudin pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Sohibul Iman maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS," kata dia.

"Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut malah menyampaikan keinginan Pak Anies untuk netral," lanjutnya.

3. PKS ungkit peristiwa Pilkada DKI 2017

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan usai menggelar rapat bersama ketua umum parpol koalisi perubahan. (IDN Times/Amir Faisol)

Dalam rekaman suara itu, Khoirudin juga mengungkit peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana saat itu PKS rela menarik kadernya, Mardani Ali Sera dari pencalonan demi mendukung Anies Baswedan.

"Pak Anies tentu masih ingat bahwa demi mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dalam Pilgub di Jakarta tahun 2017, PKS rela berkorban dengan menarik pencalonan kader utamanya yaitu Pak Mardani Ali Sera," kata dia.

Tak hanya itu, Khoirudin menjelaskan, ketika Sandiaga Uno mundur dari Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, menyatakan bahwa jatah kursi wakil gubernur akan diisi kader PKS.

"Ketika PKS tidak juga mendapatkan haknya itu, PKS tetap menjadi kawan Pak Anies hingga selesai Husnul Khotimah sebagai Gubernur Jakarta. Dan bahkan mengusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 bersama NasDem dan PKB," ucapnya.