Bertemu PM Australia di Singapura, Akankah Jokowi Bahas Isu Palestina?

12 Nov 2018, 13:25 WIB

Instagram/scottmorrisonmp

Jakarta, IDN Times - Pekan KTT ASEAN ke-33 sudah dimulai sejak Minggu (11/11) kemarin. Presiden Joko "Jokowi" Widodo dijadwalkan ikut hadir pada 13-15 November. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan Jokowi dijadwalkan akan mengikuti sekitar 17 pertemuan, termasuk pertemuan dengan kepala negara. Salah satu kepala negara yang ditemui mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara bilateral adalah Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.

"Nah, antara lain dengan Australia, tentu isu utama yang akan jadi perhatian adalah kerja sama ekonomi," ujar Arrmanatha ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (9/11).

Menurut Arrmanatha, belum ada jadwal yang pas kapan kedua pemimpin negara bisa bertemu di sela KTT ASEAN. Lalu, akankah isu mengenai Palestina dibahas oleh kedua pemimpin negara?

1. Kemenlu mengatakan tidak menutup kemungkinan akan membahas isu Palestina

(Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir) Suwandy/Kemenlu

Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir mengaku tidak tertutup kemungkinan ketika pertemuan bilateral antara Jokowi dan Scott Morrison digelar, maka akan membahas topik soal kontroversi rencana pemindahan Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur.

"Tidak menutup juga kemungkinan isu itu diangkat. Tapi, saat ini tentu kita tidak tahu apa yang bapak presiden akan angkat secara bilateral," kata Arrmanatha pada hari itu.

Isu rencana pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem Timur sempat membuat hubungan kedua negara kembali menghangat. Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengancam tidak akan memberikan lampu hijau soal kesepakatan perdagangan bebas yang sudah didiskusikan Indonesia dengan Australia selama enam tahun belakangan.

"Ini akan berdampak terhadap hubungan kedua negara," ujar Retno kepada mitranya Menlu Marise Payne melalui pesan pendek yang diduga bocor dan dibaca oleh media Australia 7 News Sydney pada (17/10) lalu.

Jokowi pun telah berbicara dengan Morrison melalui telepon. Retno menjelaskan mantan Gubernur DKI itu menyampaikan rasa khawatirnya soal rencana Australia yang akan mengikuti jejak Amerika Serikat.

2. Menteri Perdagangan mengakui isu Palestina turut berpengaruh ke penandatanganan

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lalu, apakah kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia-Australia turut terpengaruh isu pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem Timur? Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak membantah hal tersebut. Namun, ia meminta supaya hal tersebut dijelaskan oleh Menlu Retno Marsudi.

Ia mengisahkan sempat bertemu dengan mitranya Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, Simon Birmingham di Shanghai.

"Saya mengatakan, kami setiap saat sudah bisa teken. It's (perundingannya) done," kata Enggartiasto ditemui di Kemendag pada Jumat kemarin.

Ia pun juga sempat berkomunikasi dengan salah satu mitranya, anggota parlemen Steven Chiobo. Kepada Chiobo, Enggartiasto meminta agar kedua Menlu segera berbicara.

"Dia pun paham, this is regarding Palestine (issue)? Saya katakan ya," katanya lagi.

Enggartiasto berharap kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia bisa dilakukan di Jakarta dan bukan di Singapura. Mengapa?

"Kalau disediakan opsi untuk memilih apakah diteken di Australia atau di Indonesia? Ya, di sini lah (Indonesia), sehingga bisa cerita ke wartawan di sini," kata dia sambl tertawa.

3. Kesepakatan perdagangan bebas tetap akan ditanda tangani

(Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Marise Payne) Kementerian Luar Negeri

Sementara, ketika dikonfirmais pada Jumat pekan lalu oleh IDN Times, juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir tidak menyatakan kesepakatan dagang tersebut ditunda atau dihentikan. Ia hanya memberikan indikasi kesepakatan yang sedemikian penting sebaiknya diteken di Australia atau Indonesia.

Apakah kesepakatan tersebut akan diteken pada akhir tahun ini seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi? Arrmanatha tidak menjawabnya.

"Saat ini, seperti yang kalian ketahui proses negosiasi sudah selesai. Sekarang, kami tinggal menyelesaikan proses sentuhan akhir yakni penyesuaian bahasa hukum. Namun, untuk dokumen sepenting itu, lebih baik agar ditanda tangani di Australia atau di Jakarta," kata pria yang akrab disapa Tata itu.

Pengamat dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksamana seperti dikutip BBC, menilai semula Australia tidak memiliki kepentingan dengan ikut-ikutan memindahkan gedung kedutaan ke Yerusalem Timur. Namun, mereka malah mengubah posisinya.

"Kalau ini merupakan gerakan simbolis, maka Jokowi juga bisa merespons secara simbolis dengan menunda proses penanda tanganan," kata Evan.