Jakarta, IDN Times - Jumlah sekat pada masa PPKM Farurat rencananya bakal ditambah dari 63 menjadi 100 titik. Hal itu diputuskan usai evaluasi selama PPKM Darurat dilaksanakan.
"Kita perlu lebih tegas. Beberapa ruas jalan kita lakukan penyekatan dengan teknik dari hasil evaluasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada Rabu (14/7/2021).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan 100 titik penyekatan itu diputuskan karena pihaknya melihat ada peningkatan mobilitas warga meski PPKM Darurat masih belum berakhir. Sebanyak 19 titik penyekatan berada di dalam kota, 15 berada di ruas tol, 10 di batas kota, 29 titik di wilayah penyangga, dan 27 titik penyekatan ada di kawasan Sudirman-Thamrin.
"Ini 100 titik penyekayan dimulai besok (Kamis, 15 Juli 2021) pukul 06.00 WIIB," jelas Sambodo.
Hasil evaluasi dan data Google Traffic menunjukkan adanya kenaikan mobilitas warga pada masa PPKM Darurat meski sebelumnya sempat turun hingga 30 persen. Menurut Yusri, penyekatan ditambah karena masih banyak masyarakat yang belum disiplin untuk mengurangi mobilitas saat PPKM Darurat.
"Memang penyangga ini sepi. Tapi ada upaya dari masyarakat yang tahu bahwa nonesensial dan kritikal tidak boleh, mereka lewat jalan tikus. Padahal tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa COVID-19 bukkan main-main, caranya cuma satu kuncinya kurangi mobilitas atau hentikan mobilitas kalau tidak terlalu penting itulah kunci paling utama," jelas Yusri.
PPKM Darurat di Kawasan Pulau Jawa dan Bali telah berlangsung sejak 3 Juli 2021. Pada masa ini terdapat sejumlah titik yang diberi sekat untuk mengurangi mobilitas. Selain itu, seluruh pekerja sektor nonesensial diwajibkan bekerja dari rumah, hingga restoran tak boleh menerima makan dan minum di tempat.
Masa PPKM Darurat belum selesai, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berwacana memperpanjang empat sampai enam pekan.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," bunyi skenario PPKM Darurat tersebut dalam bahan paparan Sri Mulyani, Senin (12/7/2021).