Jakarta, IDN Times - Komnas HAM telah menerima 2.721 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang 2021 baik di kantor pusat maupun daerah. Dari jumlah tersebut, Kepolisian RI (Polri) menjadi lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM.
"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian dengan 661 laporan," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Selasa (28/12/2021).
Selain Kepolisian RI, Komnas HAM menyebut ada sejumlah lembaga lain yang banyak dilaporkan dalam dugaan pelanggar HAM. Ada korporasi swasta sebanyak 379 aduan, pemerintah pusat (236 aduan), pemerintah daerah (229), lembaga peradilan (132), kejaksaan (84), dan TNI.
"Sedangkan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (945), hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman (162)," ujarnya.
Ahmad Taufan Damanik menyebut pelaporan yang diterima dari berbagai daerah. Komnas HAM mencatat laporan terbanyak berasal dari daerah DKI Jakarta dengan 368 laporan.
Selain DKI Jakarta, ada daerah lain yang juga banyak menerima laporan. Laporan terbanyak selain Jakarta, antara lain Jawa Barat (286 laporan), Sumatera Utara (228), Jawa Timur (218), dan Sulawesi Selatan (127).
Dari 2.721 pengaduan yang diterima, sebanyak 2.516 laporan diterima oleh kantor pusat Komnas HAM sedangkan 205 sisanya berasal dari kantor perwakilan wilayah. Adapun wilayah yang dimaksud antara lain Papua, Sulteng, Aceh, Kalbar, Sumbar, dan Maluku.