4 Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM di Indonesia
Jakarta, IDN Times - Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Rights Day. Menurut Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), hak asasi manusia adalah hak dasar yang memang sudah dimiliki sejak lahir. Hak itu tidak diberikan oleh siapa pun.
Hak-hak universal ini melekat pada setiap orang, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, dan status lainnya. Mulai dari yang paling mendasar, hak hidup, hingga yang membuat hidup layak dijalani, seperti makanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan.
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Merujuk pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), beberapa peristiwa pelanggaran HAM dipicu oleh penyebab di luar diri individu atau karena faktor eksternal. Berikut faktor-faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yang dirangkum IDN Times.
1. Penyalahgunaan kekuasaan
Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memicu pelanggaran HAM misalnya pada sebuah perusahaan yang menekan karyawan untuk bekerja di luar jam kerja, tanpa memberikan kompensasi berupa uang lembur.
Contoh lain, misalnya dalam sebuah desa dimana kepala desa memaksa masyarakat menjual tanah dengan harga murah, agar bisa menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
Kekuasaan yang dimaksud di sini tidak saja berarti sebuah pemerintahan negara, namun semua yang memiliki kuasa lebih kepada orang lain, dan menyalahgunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri.
2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum yang tegas dan menerapkan hukum sesuai yang berlaku, menjadi salah satu kunci terwujudnya HAM. Namun jika aparat tidak bisa bertindak tegas, adil, dan bahkan selalu memihak pada satu golongan saja, maka akan banyak terjadi kasus pelanggaran HAM.
Demikian pula dalam kasus-kasus pengadilan HAM yang sudah terjadi, tidak akan menemukan keadilan apabila aparat hukum bisa disuap atau diintimidasi untuk memihak satu golongan saja. Karena itu, salah satu kunci dari penegakan HAM adalah aparat penegak hukumnya.
3. Kesenjangan sosial dan ekonomi
Faktor eksternal lain yang menyebabkan pelanggaran HAM adalah faktor sosial dan ekonomi. Individu yang dipandang memiliki derajat sosial dan ekonomi lebih kuat, bisa dengan mudah melakukan pelanggaran HAM pada orang lain.
Misalnya majikan kepada asisten rumah tangganya, dengan menyuruh bekerja tanpa memandang waktu dan memberikan upah sedikit. Contoh lain adalah orang dengan tingkat ekonomi tinggi, menjadi sasaran kejahatan dan kerap diincar oleh pelaku kriminal.
Pemerasan, penodongan, penculikan adalah pelanggaran HAM yang bisa dialami oleh kelompok sosial ekonomi tinggi dan banyak harta.
4. Penyalahgunaan teknologi
Kemajuan teknologi dapat menjadi pisau bermata dua yang memiliki sisi positif, namun juga sisi negatif. Sisi negatif dari teknologi salah satunya adalah pelanggaran HAM pada seseorang.
Misalnya adalah dengan maraknya perundungan atau bullying yang muncul pada unggahan di media sosial. Setiap orang merasa berhak untuk memberikan komentar terhadap unggahan orang lain, sehingga tanpa sadar menyakiti dan melanggar hak asasi orang lain.
Demikian pula berbagai kasus penipuan, pemerasan harta berkedok pinjaman online, dan kejahatan siber lainnya yang terjadi karena penyalahgunaan teknologi.
