.jpg)
Jakarta, IDN Times - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai politik transaksional cenderung marak terjadi pada sistem pemilihan umum (pemilu) proposional terbuka.
Terdapat dua jenis sistem di dalam pemilu proporsional, yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional terbuka ialah sistem pemilu di mana pemilih memiih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sementara, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja.
Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim mengatakan, proposional terbuka cenderung membuka lebar peluang politik transaksional.
"Proposional terbuka sangat membuka potensi politik uang. Proposional terbuka salah satu faktor yang sebabkan kenapa kemudian transaksi politik itu sangat masif dan sangat marak," kata Nurhasim kepada IDN Times usai menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Senin (14/11/2022).
Nurhasim menuturkan, sistem pemilihan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam menentukan pemenang. Sehingga para politikus yang maju sebagai calon legislatif (caleg) berlomba-lomba menggaet suara pemilih dengan berbagai cara.
"Jadi sistem pemilihan yang betul-betul terbuka penuh diserahkan kepada masyarakat secara luas dan metode penentuan calon pemenangnya di antaranya harus ke orang yang suaranya terbanyak. Maka orang harus berlomba-lomba memperoleh kursi meskipun nomor urutnya sepuluh atau berapa, tapi dia akan berjuang sekeras-kerasnya," tutur dia.
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, pada sistem proporsionalnya tertutup politik uang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang terbuka.
Bahkan, pada sistem proporsional terbuka mengarahkan kontestasi politik seperti pertandingan langsung. Tak heran jika sistem ini pun dianggap membuka ruang perpecahan.
"Orang itu kompetisinya intra partai, dengan teman sesama partainya sendiri bisa bertengkar dalam satu dapil. Belum lagi mereka bertengkar dengan calon lain. Di antara salah satu pertengkaran itu, ya menggunakan bentuk transaksi. Biasanya menggunakan jalur-jalur keluarga, dinasti, jalur orang kuat, oligarki," tutur Nurhasim.
"Ini kan tidak mendidik, model semacam ini harus dihindarkan, supaya demokrasi kita itu orang memilih yang terbaik di antara yang terburuk atau di antara yang paling baik," imbuh dia.