Politikus Demokrat: Anies Tak Obral Janji Seperti Jokowi

13 Okt 2022, 14:22 WIB

Momen Anies Baswedan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat (instagram.com/Agusyudhoyono)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mendukung pernyataan Ketua DPP Partai NasDem nonaktif, Zulfan Lindan, yang menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Joko "Jokowi" Widodo.

Kamhar menilai Anies tak seperti Jokowi terkait janji program kerjanya saat Pilkada. Anies, menurutnya menepati seluruh janji politiknya saat Pilkada, tak seperti Jokowi.

“Terkait argumentasi atau pandangan bahwa Mas Anies sebagai antitesis Pak Jokowi pun sah-sah saja. Kami pun memiliki pandangan yang sama bahwa Mas Anies adalah antitesis Pak Jokowi,” kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

1. Anies tak obral janji

Momen Anies Baswedan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat (instagram.com/Agusyudhoyono)

Kamhar menilai Anies sebagai sosok yang penuh integritas. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga dinilai sebagai sosok yang selaras antara perkataan dan perbuatan.

“Segala janji di masa kampanye bisa ditunaikan dan dilunasi,” ucap dia.

Menurut Kamhar, Anies sukses membawa Jakarta menjadi kota kelas dunia dan bisa membahagiakan warganya.

“Mas Anies memiliki konsep, perencanaan, dan kemampuan eksekusi yang memadai,” ujarnya.

2. Jokowi tak selesaikan tugasnya saat pimpin Jakarta

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sementara, kata Kamhar, Jokowi tak menunaikan tugasnya saat memimpin Jakarta. Menurutnya, Jokowi hanya menjadikan posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai batu loncatan untuk Pilpres.

“Dibumbui beragam pencitraan muali dari masuk gorong-gorong hingga janji mengatasi banjir yang juga hanya sekadar janji. Berkebalikan dengan Mas Anies yang mengemban tanggung jawab sampai selesai,” kata dia.

Kamhar juga menyorot tidak satu pun janji Jokowi yang terealisasi saat menjadi Presiden RI. Jokowi disebut tak merealisasikan produksi Mobil Esemka, membeli Indosat, membangun Tol Laut, hingga dianggap gagal melakukan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Malah agenda pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang tak pernah diucapkan ke publik yang dijadikan prioritas, padahal belum mendesak dan waktunya belum pas,” ujar Kamhar.

3. Zulfan Lindan dinonaktifkan NasDem karena bikin geger

Politikus NasDem Zulfan Lindan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan, Kamis (13/10/2022). Hal itu tertera dalam surat nomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022 yang diteken Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen NasDem Johnny Gerard Plate.

“Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dan Kepengurusan DPP Partai NasDem,” kata Surya Paloh dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Zulfan Lindan juga dilarang membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama Partai NasDem.

“Dilarang memberikan atau membuat pernyataan di media massa dan media sosial, atas nama fungsionaris Partai NasDem sampai waktu yang ditetapkan,” ucap Surya Paloh.

Zulfan Lindan sebelumnya membuat geger internal partainya dengan menyebut Anies adalah antitesis Jokowi. NasDem menilai pernyataan itu tidak selaras dengan karakter NasDem.