Politikus PAN Usul Ada Rumah Sakit Khusus Bagi Pejabat yang Kena COVID

07 Jul 2021, 23:45 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw (www.instagram.com/@dr.rosalinerumaseuw)

Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw, sempat curhat tentang sulitnya mencari rumah sakit bagi koleganya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan, ketika menemukan rumah sakit dan berada di Unit Gawat Darurat (UGD), mereka sempat terlunta-lunta.

Itu pula yang dialami oleh koleganya dari PAN, John Siffy Mirin ketika terpapar COVID-19. Alhasil, John yang juga merupakan anggota Komisi II DPR pada Sabtu, 3 Juli 2021 lalu, meninggal usai terinfeksi COVID-19. Menurut Rosaline, ia dan sejumlah petinggi PAN sampai harus mengemis agar almarhum John Siffy memperoleh tempat perawatan.

"Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (Rumah Sakit) Medistra sampai ada ruangan. Sampai segitunya," ungkap Rosaline ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk Persepsi Netizen Terhadap Penanganan COVID-19, Rabu (7/7/2021).

Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat di tengah lonjakan kasus COVID-19. Menurut Rosaline, pejabat perlu diistimewakan lantaran mereka bekerja untuk kepentingan publik.

"Dia itu kan ditempatkan untuk memikirkan rakyat dan negaranya. Bagaimana sampai dia bisa terlunta-lunta saat datang ke emergency (rumah sakit)," tutur dia lagi.

Apa tanggapan pengamat di bidang parlemen mengenai pernyataan Rosaline ini?

1. RSPAD Gatot Subroto tidak lagi sanggup merawat pejabat yang terpapar COVID-19

Wakil Sekjen DPP PAN Rosaline Irene Rumaseuw (tangkapan layar Zoom)

Rosaline menyadari ada RSPAD Gatot Subroto yang biasa dijadikan rujukan untuk perawatan bagi sejumlah pejabat yang terpapar COVID-19. Tetapi, menurutnya hal tersebut tidak cukup. Apalagi sejak pandemik COVID-19 merebak, rumah sakit sudah terisi penuh.

"Kemenkes harus sudah mulai waspada. Sekarang saja ketika dilakukan webinar, saya masih harus mengurus beberapa anggota DPR yang lagi mendapat penanganan di lantai rumah sakit. Semua masing-masing berusaha membeli kursi roda supaya bisa duduk," kata Rosaline.

Dalam kesempatan itu, ia sempat menyentil sikap pemerintah yang tidak siap ketika menghadapi lonjakan kasus COVID-19. "Padahal waktu corona lahir itu seharusnya kita sudah siap, karena di TV sudah jelas dunia sudah mulai (kewalahan) dengan (COVID-19). Di Italia, tanah atau lahan sudah susah untuk memakamkan korban meninggal akibat COVID-19," katanya.

Kondisi tidak jauh berbeda, justru kini dialami Indonesia. Banyak fasilitas kesehatan, kata dia, saat dibutuhkan seolah sudah tidak ada.

Indonesia, menurut Rosaline, sudah terlalu terlena dalam menangani pandemik. Pemerintah menganggap fasilitas kesehatan di Jakarta mumpuni dan siap mengatasi pandemik.

"Padahal tidak ada, saya sedih. Bahkan pejabat negara saja, saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," tutur dia lagi.

2. Tidak pantas dalam kondisi pandemik meminta pemerintah sediakan rumah sakit khusus pejabat

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, menurut pandangan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, permintaan kepada pemerintah untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat sangat tidak pantas. Pernyataan tersebut dinilainya tidak berempati kepada warga lain yang juga sedang berjuang melawan COVID-19.

"Ini bentuk ketidakpedulian anggota DPR kepada situasi. Saat ini kan sedang dalam kondisi darurat di mana pemerintah sedang memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh (karena pandemik). Jadi, seharusnya mereka fokus ke sana, bukan kepada kenyamanan pribadi," ujar Lucius ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (7/7/2021).

Di sisi lain, ia kembali menyentil anggota DPR yang berulang kali ingin dipandang sebagai kelompok khusus dan pejabat. Padahal, mereka dipilih oleh publik dalam pemilihan anggota legislatif setiap lima tahun sekali.

"Mereka mengabaikan fakta bahwa pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat dan seharusnya rakyatlah yang lebih tinggi posisinya. Bukan berarti posisi mereka berarti lebih tinggi dibandingkan rakyat," katanya lagi.

Sehingga, dia menilai, anggota parlemen tidak pernah berpikir fungsinya sebagai rakyat. Melainkan ada hierarki layaknya sistem di pemerintahan.

3. Kondisi pandemik COVID-19 di Tanah Air memburuk tak lepas karena kinerja DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus (IDN Times/Marisa Safitri)

Di sisi lain, menurut Lucius, kondisi pandemik di Tanah Air yang memburuk tak lepas dari kinerja anggota parlemen yang tak becus dalam mengawasi pemerintah. Alih-alih ikut mencari solusi agar pandemik berakhir, anggota DPR sering kali menjadi penumpang gelap demi kepentingan mereka sendiri.

"Kan mereka tetap mengusahakan agar bisa mengesahkan RUU sesuai keinginan mereka. Ada upaya dari DPR yang mereka lakukan agar bisa menguntungkan mereka," ujar Lucius.

Ia pun mempertanyakan manfaat keberadaan DPR bila tujuannya hanya untuk mewakili kepentingan mereka sendiri. "Selama ini kan mereka justru meminta fasilitas lebih dari rakyat untuk kenyamanan diri mereka," katanya lagi.