Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengatakan, wacana pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab harus ditunda.
“Rencana Wapres Ma'ruf Amin meski baru dari pernyataan juru bicaranya untuk menemui Rizieq Shihab baiknya ditunda. Wapres tak perlu menemui Rizieq dulu, karena kurang pas situasinya," kata Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2020).
TB Hasanudin berpendapat, persoalan Rizieq dan FPI lebih baik diserahkan terlebih dahulu ke aparat kepolisian. Dia yakin bahwa Rizieq Shihab bakal kooperatif dan siap menghadapi persoalan hukumnya dengan baik.
"Baiknya diselesaikan oleh aparat saja dulu. Ini kan soal hukum yang harus ditegakkan. Serahkan saja kepada aparat di bawah . Lagi pula apa yang mau dibahas, kalau islah, islah soal apa? Kalau mau rekonsiliasi, rekonsiliasi soal apa?” kata pria lulusan lulusan Akademi Militer 1974 itu.
Lagi pula, menurut dia selama ini Rizieq Shihab juga tidak pernah ada niatan bertemu dengan Wapres.
"Lah ya Rizieq Shihab juga belum tentu mau ketemu Wapres, kan ngeman-ngemani (menyayangkan) kalau Wapres yang berinisiatif bertemu," ujar dia lagi.
Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan belum ada rencana pertemuan antara Wapres dengan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam waktu dekat.
"Bahwa, sampai saat ini, Wapres belum memiliki rencana atau agenda bertemu HRS (Habib Rizieq Shihab),” kata Masduki kepada IDN Times melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).
Masduki menjelaskan Wapres belum pernah mengeluarkan pernyataan atau inisiatif untuk bertemu dengan Rizieq Shihab. Hal itu untuk menegaskan informasi yang simpang siur di publik terkait rencana pertemuan dua tokoh agama tersebut.
"Adapun munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan saya sebagai juru bicara Wapres, karena adanya pertanyaan media terkait dengan ide pertemuan antara Wapres dengan HRS,” katanya.
Namun begitu, Masduki menyebut sudah ada organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang menawarkan diri untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Namun Masduki belum mau bercerita banyak.
"Sudah ada (ormas) yang sudah bertemu, tapi saya tidak bisa bercerita lebih dari itu," tukas dia.
Polemik Rizieq Shihab seakan tidak pernah habis. Usai disanksi Rp50 juta oleh Pemda DKI Jakarta karena menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anaknya pada Sabtu (14/11/2020), kini dia dan FPI harus berurusan dengan TNI soal baliho yang banyak terpasang di area publik.
Panglima Daerah Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengakui pencopotan baliho itu adalah perintahnya. Alasannya baliho itu tak miliki izin.
"Itu perintah saya, karena berapa kali Satpol PP turunkan (baliho Rizieq Shihab), dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini ya, (kepada) siapa pun di republik ini, ini negara hukum, (harus) taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan, jangan seenaknya sendiri," kata Dudung kepada wartawan di Monumen Nasional, Jumat (20/11/2020).