Polri Larang Anggota Deklarasi Capres-Cawapres dan Gunakan Hak Pilih

13 Nov 2023, 19:02 WIB

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasum Polri . (Dok/Polri)

Jakarta, IDN Times - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan, berkomitmen bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam rangka mengawal tahapan Pemilu 2024. Hal itu dilakukan demi memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, netralitas Polri dalam Pemilu 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, 'menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam politik praktis'.

Ramadhan juga menyampaikan, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dia juga menjabarkan soal Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 5 huruf B dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis," kata Ramahan dalam siaran persnya, Senin (13/11/2023).

1. Kapolri terbitkan surat telegram soal netralitas Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasum Polri. (Dok/Polri)

Kemudian pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 huruf h, dijabarkan setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam berpolitik. Termasuk dalam surat telegram Kapolri Nomor ST246IIIOps Tahun 2022 tentang profesionalisme dan netralitas Polri dalam menjaga kehidupan berpolitik.

Untuk tahun ini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menerbikan surat telegram Kapolri nomor ST2407/X/Huk/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Netralitas Anggota Polri dalam Pemilu 2024. Kemudian lembar kesatuan Nomor 4/Humas/pensat tentang Netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

“Lalu ada juga lembar penerangan kesatuan Nomor 54/X/Humas/pensat arahan bagi personel Polri jelang pesta demokrasi,” kata Ramadhan.

2. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan capres-cawapres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 'Rumah Kebangsaan' yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). (dok. Humas Polri)

Ramadhan menjelaskan, Polri juga melarang menghadiri atau menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan partai politik maupun komunitas relawan, kecuali pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas

“Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon,” kata Ramadhan.

“Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar, foto bakal pasangan calon, baik melalui media massa, media online, media sosial,” imbuhnya.

3. Anggota Polri dilarang memberikan komentar dan penilaian capres-cawapres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok.IDN Times/Istimewa)

Selain itu, anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada partai politik maupun pasangan calon. Serta dilarang menjadi pengurus, anggota tim sukses pasangan calon dan juru kampanye.

Selanjutnya, dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik.

“Dilarang memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan pengarahan apapun berkaitan dengan pasangan calon kepada keluarga atau masyarakat. Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan baik materiil maupun imateril kepada salah satu paslon dan parpol. Anggota Polri tidak menggunakan hak pilih,” kata Ramadhan.

"Mendasari Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri diberikan sesuai dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan," imbuhnya.