Prabowo Boleh Endorse Paslon, PDIP Nilai Jubir Istana Tak Paham UU

11 Nov 2024, 12:50 WIB

Presiden Prabowo Subianto ketika berikan dukungan bagi calon kepala daerah di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Pilkada 2024. (Tangkapan layar TikTok Ahmad Luthfi)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai bahwa Istana keliru dalam memahami aturan jika Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan merekomendasikan dukungan kepada kandidat tertentu di Pilkada 2024.

Padahal, kata Deddy, aktivitas deklarasi dukungan Prabowo kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin itu merupakan sebuah kampanye, sehingga Prabowo sebagai presiden harusnya cuti terlebih dahulu.

"Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye, oh iya betul. Tapi UU kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi, jubir istana ini nggak ngerti UU. Definisi kampanye dalam UU kita juga jelas, ketika mempromosikan dan seterusnya," kata Deddy dalam rapat di ruang sidang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Prabowo sendiri saat ini punya tiga jabatan penting, yakni sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Deddy mengaku khawatir cawe-cawe yang dilakukan Prabowo mempengaruhi jajaran kementerian dan lembaga negara di bawah.

"Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan, ada itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa menginterpretasi pak. Saya kira hal ini harus diluruskan," ujar dia.

1. Deddy mengaku kecewa dengan pernyataan Prabowo yang tidak konsisten

Ridwan Kamil makan bareng Prabowo Subianto (Tim Media RIDO)

Padahal, awalnya Deddy mengaku terharu mendengar pernyataan Prabowo yang dalam pidatonya menyebut tidak ada titip-titipan dalam pilkada.

"Silakan semua yang junior-junior saya terharu pak, karena sebelumnya banyak sekali peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif," ucapnya.

Namun sayangnya anggapan Deddy seketika berubah menjadi kecewa usai Prabowo menyatakan dukungan kepada Luthfi dan Yasin. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu tidak konsisten lantaran hanya dalam waktu tiga hari sudah berubah sikapnya.

"Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam 3 hari. Ketika kemudian Presiden RI yang sangat kita hormati Pak Prabowo Subianto ternyata kemudian menjadi endorse promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jateng," tutur Deddy.

Deddy menilai sikap Prabowo itu seakan menunjukkan bahwa Presiden RI turun kelas menjadi juru kampanye untuk paslon tertentu. Ia menganggap pilkada sudah kehilangan prinsip jujur dan adil.

"Ketika presiden RI turun kelasnya menjadi campagianer, jurkam untuk satu calon, saya kira kita kehilangan harapan, bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil," beber.

Meski begitu, ia tak menampik, endorse yang diberikan Prabowo itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra. Namun, tentunya ada regulasi yang harus dijalankan ketika Prabowo menyatakan dukungan. Salah satunya mengenai cuti sebagai kepala negara.

"Betul Pak Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Punya hak mengendorse calonnya. Tapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye sangat boleh sebagai ketum. Tapi sebagai presiden yaitu tadi ada tahapan, regulasi yang harus diikuti," ujar dia.

2. Heboh video Prabowo Endorse Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor (menpan.go.id)

Sebelumnya, Prabowo memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun di Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai, keduanya merupakan figur yang tepat untuk jadi pemimpin.

Pernyataan Prabowo dalam bentuk video itu beredar luas di jejaring media sosial. Akun milik @luthfiyasinofficial pun juga membagikan video berdurasi singkat tersebut. Dalam postingan itu, Prabowo tampak diapit Luthfi dan Yasin sembari menyatakan rekomendasi.

Dalam keterangannya, Ketua Umum Gerindra itu juga menganggap, Luthfi dan Yasin memahami permasalahan di Jateng.

“Komjen Ahmad Luthfi berpengalaman sebagai Kapolda Jateng, Taj Yasin Maimun juga pengalaman sebagai Wakil Gubernur. Ini kolaborasi tepat,” kata Prabowo.

Dengan pengalaman itu, Luthfi-Yasin dianggap mampu menjadi solusi berbagai permasalahan di Jateng. Terlebih, pasangan itu bisa menjadi kepanjangan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi presiden.

Prabowo juga sempat membahas sosok Yasin yang tak lain merupakan anak ulama besar, KH Maimun Zubaer alias Mbah Moen. Ia menganggap Mbah Moen merupakan gurunya.

“Saya sangat menghormati beliau,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga berperan mengenai pemerintah yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga menjaga dan mengelola kekayaan alam Indonesia. Prabowo menyakini, pesan tersebut akan dijalankan oleh Luthfi-Yasin jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

“Jawaban itu ada pada diri kedua calon ini. Ini rekomendasi saya,” beber dia.

3. Istana tegaskan tak larangan Prabowo endorse calon kepala daerah

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan tidak aturan yang melarang Presiden Prabowo Subianto mengendorse calon kepala daerah di Pilkada 2025. Dia menegaskan sampai saat ini Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai," ujar Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Hasan menerangkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai telah menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah.

"Berarti beliau mendukung calon tertentu," imbuhnya.