Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto mengaku mendengar biaya politik untuk menjadi bupati di sejumlah daerah bisa mencapai Rp100 miliar. Namun, besarnya modal yang dikeluarkan itu belum tentu menjamin seseorang memenangkan kontestasi pilkada.
Prabowo menilai tingginya biaya politik menjadi persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Sebab, kondisi tersebut berpotensi membuat kekuasaan politik dikuasai oleh kelompok yang memiliki uang dalam jumlah besar.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Mulanya, Prabowo menyinggung maraknya aktivitas buzzer yang menurutnya dibiayai oleh kekuatan uang besar. Ia juga menuding adanya upaya membeli tokoh-tokoh untuk memecah belah masyarakat.
"Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer diserang tiap malam, ya kan? Oh, ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Dan kita akhirnya tadi disebut ya, divide et impera. Kita dipecah belah, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu, menurut saya ini sudah, sudah terlalu, ya," kata Prabowo.
Ia mengatakan, ambisi dalam politik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, Prabowo mengingatkan demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial dan memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak halal.
Prabowo kemudian menyoroti mahalnya biaya untuk mengikuti kontestasi politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif.
"Ambisi boleh, ambisi bagus, dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal. Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar, belum tentu menang," ujarnya.
Tak hanya untuk menjadi bupati, Prabowo juga menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi anggota DPR. Ia menyebut modal puluhan miliar rupiah pun belum tentu menjamin kemenangan.
"Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak, saya yakin tidak," pungkasnya.