Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Digitalisasi Layanan Pemerintah

21 Jul 2026, 11:52 WIB

Evan Yulian

News

Channel

Add Us on Google

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Digitalisasi Layanan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto (dok. Kemenpan RB)

Intinya Sih

5W1H

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya digitalisasi layanan pemerintah untuk integrasi data antarinstansi agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan birokrasi pelayanan publik makin efisien.
Uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan di 43 kabupaten/kota dengan melibatkan sekitar 12 juta kepala keluarga, sebagai langkah menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menteri PANRB menyoroti tiga elemen kunci transformasi digital—kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, dan implementasi berbasis kasus—serta pentingnya Digital Public Infrastructure untuk layanan terpadu dan transparan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya digitalisasi layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, integrasi data antarinstansi, serta ketepatan penyaluran bantuan sosial melalui program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Who?
Pernyataan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, didampingi Menteri PANRB Rini Widyantini dan laporan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Where?
Kegiatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi perlinsos di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi di seluruh Indonesia.
When?
Arahan tersebut disampaikan pada Senin, 20 Juli 2026, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas transformasi digital pemerintahan.
Why?
Digitalisasi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih aplikasi pemerintah, memperbarui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, serta mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem.
How?
Pemerintah menerapkan integrasi data kependudukan dan sosial melalui Digital Public Infrastructure mencakup identitas digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, serta portal layanan perlindungan sosial terpadu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintah atau Government Technology terus dilakukan dalam mendukung berbagai program nasional, dimana salah satunya dengan Digitaliasai Perlindungan Sosial (Perlinsos). Digitalisasai bertujuan untuk mengintegrasikan data antar instansi pemerintah, menghilangkan aplikasi yang saling tumpang tindih, serta dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Jangan sampai ada orang yang mampu, menerima bantuan karena datanya tidak diperbaharui, jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

1. Integrasi data kependudukan dan uji coba di 43 kabupaten/kota

ilustrasi KTP (disdukcapil.patikab.go.id)

Disampaikan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan pengisian data berkali-kali setiap mengajukan pelayanan kepada pemerintah. Oleh karenanya digitalisasi menjadi hal mutlak yang harus dilakukan, karena akan mengintegrasikan berbagai data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerimaan bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat.

Pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo mengatakan jika berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) uji coba digitalisasi bantuan sosial telah dijalankan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Dari hasil tersebut terdapat sekitar 12 juta kepala keluarga yang melakukan pendaftaran digitalisasi perlinsos.

“Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrim menjadi jauh kebih mungkin kita capai,” ucapnya.

2. Tiga elemen keberhasilan

Sidang Kabinet Paripurna Taklimat Presiden (dok. Kemenpan RB)

Menyambut arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa keberhasilan transformasi pemerintah digital bergantung pada tiga elemen yang saling memperkuat, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, dan pendekatan implementasi yang didorong oleh kasus penggunaan (use case). Berdasarkan pengalaman bahwa transformasi digital tidak hanya teknologi, melainkan agenda tata kelola. Teknologi menyediakan sarana pendukungnya, namun kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi-lah yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut.

“Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber,” katanya.

3. Integrasi layanan perlindungan sosial yang terpadu dan transparan

Ilustrasi mengunggah dokumen ktp dan kartu keluarga ke sistem online. (pexels.com/Pavel Danilyuk)

Lebih lanjut disampaikan jika transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar menjadi lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Segala upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. (WEB)