DPR Minta Kemenpan RB Perketat KPI ASN, Singgung Jadi Beban di Daerah
- DPR meminta Kemenpan RB meningkatkan KPI ASN agar lebih kompetitif seperti sektor swasta dan menjadikannya indikator evaluasi kinerja dalam RUU ASN.
- Menpan RB menegaskan KPI penting bagi ASN, namun fokusnya bukan pada individu melainkan dampak nyata terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- Kemenpan RB menyesuaikan target kinerja kementerian akibat efisiensi anggaran sejak 2025, dengan koordinasi bersama Bappenas agar sasaran tetap realistis.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meningkatkan Key Performance Indicator (KPI) kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mencatat, dalam beberapa indeks yang lain, misalnya Government Effectiveness Index (GEI), Indonesia berada di peringkat 82 dari 193 negara. Rifqy menyoroti gencarnya digitalisasi yang sudah dikebut pemerintah tetapi kurang berdampak terhadap peningkatan kinerja ASN.
"Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah, mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih absen, pulang, ngopi, sore absen lagi," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Menpan RB Rini Widyantini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
1. DPR bandingkan daya saing ASN dan pegawai swasta
Rifqi mengatakan, Komisi II DPR akan mengkaji agar KPI tersebut dapat dimuat dalam RUU ASN yang saat ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Ia pun membandingkan tingkat daya saing bagi di sektor swasta dan birokrat pemerintah.
"Karena itu ini PR kita semua, kita kan sudah memasukkan dalam Prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, Pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif? Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas," kata dia.
Menurut dia, kinerja ASN harus menjadi indikator penting bagi ASN sehingga menjadi evaluasi untuk mempertahankan atau memecat mereka. Fenomena juga menjadi keluhan kepala daerah yang mengakui tidak bisa memecat ASN yang tidak memiliki kinerja yang bagus karena tidak ada indikatornya. Alhasil mereka hanya menjadi beban APBD.
"Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah," kata politikus NasDem itu.
Ia mencontohkan kasus Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah yang menggelontorkan Rp600 Miliar dari Rp700 Miliar APBD mereka untuk belanja pegawai.
"Tinggal 100 miliar ruang fiskalnya. Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN termasuk PPPK di dalamnya, tapi pada sisi yang lain kita sedang zalim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah enggak bisa diperbaiki, kesehatan enggak bisa diurus, jalan rusak enggak bisa kita apa-apain," kata dia.
2. Menpan RB sebut KPI penting bagi ASN
Dalam rapat itu, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan KPI memang menjadi indikator penting yang harus diperhatikan oleh ASN.
Kendati demikian, ia mengatakan KPI tersebut bukan untuk perseorangan, melainkan apakah kinerja itu bisa berdampak terhadap masyarakat.
"Ini penting sekali bahwa setiap ASN perlu penting untuk memperhatikan KPI, tapi KPI juga bukan untuk perseorangan tapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat," kata dia.
3. Kemenpan RB sesuaikan target kinerja di tengah efisiensi
Lebih jauh, Rini turut menjelaskan mengenai penyesuaian target kinerja kementeriannya menyusul adanya efisiensi sejak tahun 2025. Ia mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran sejak 2025 tidak mengurangi porsi belanja pegawai.
Penyesuaian anggaran lebih banyak dilakukan pada belanja program dan kegiatan sebagai bagian dari penajaman prioritas pemerintah. Menurut dia, efisiensi anggaran berdampak pada penyesuaian target kinerja kementerian.
Oleh karena itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar target yang ditetapkan tetap realistis dengan dukungan anggaran yang tersedia.
"Kami melakukan penyesuaian target kinerja. Kami sudah berkomunikasi dengan Bappenas karena ketika ada pengurangan anggaran, tentu ada penyesuaian target-target kinerja," katanya.
