Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengaku heran dengan banyaknya serangan buzzer yang terjadi setiap malam. Dia menduga aktivitas tersebut dibiayai oleh uang dalam jumlah besar untuk memecah belah masyarakat dan menyerang pihak-pihak tertentu.
Dia menuding adanya praktik membeli tokoh-tokoh dengan kekuatan uang. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi ancaman bagi demokrasi karena berpotensi membuat sistem politik dikuasai oleh kelompok bermodal besar.
"Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer diserang tiap malam, ya kan? Oh, ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh dan kita akhirnya tadi disebut ya, divide et impera. Kita dipecah belah, kita dipecah belah," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menilai, ambisi dalam politik merupakan hal yang wajar. Namun, Prabowo mengingatkan demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh kelompok yang memiliki kekuatan finansial, terlebih jika uang tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal.
Menurut dia, praktik politik yang membutuhkan biaya sangat besar juga menjadi persoalan serius. Dia mencontohkan mahalnya biaya untuk menjadi kepala daerah hingga anggota DPR.
"Ambisi boleh, ambisi bagus, dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal. Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah?" ujar dia.
Prabowo mengaku mendengar ada calon bupati yang harus menyiapkan dana hingga Rp100 miliar, tetapi belum tentu memenangkan kontestasi. Sementara itu, untuk menjadi anggota DPR, biaya yang dikeluarkan disebut bisa mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
"Saya dengar di beberapa tempat 100 miliar, belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR 40 miliar, 50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak," kata dia.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini. Karena itu, dia meminta para pemimpin politik mengambil tanggung jawab untuk melakukan pembenahan.
Prabowo mengaku telah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya memperbaiki sistem politik nasional. Dia mengatakan, para pimpinan partai mulai memiliki kesadaran yang sama mengenai persoalan tersebut.
"Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang dan ini adalah tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum, berani gak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi. Penyimpangan, koreksi," ujar dia.
Dia menegaskan akan menggunakan sisa masa mandatnya sebagai Presiden untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Prabowo menilai sistem ekonomi nasional selama ini telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut dia, prinsip ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa harus kembali ditegakkan.
"Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik dan saya, saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya, saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Prabowo.
Prabowo kembali mengingatkan, ekonomi kekeluargaan bukanlah gagasan pribadi, melainkan amanat konstitusi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
"Harus kita tegakkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan, Saudara-saudara. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang. Ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan Pasal 33 dan 34," ucap dia.