Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto melakukan kegiatan kerja di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, Jumat (7/2/2025), . Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, ada dua agenda yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor.
"Hari ini bapak presiden memiliki dua agenda di Istana Kepresidenan Bogor," ujar Yusuf kepada jurnalis.
Yusuf menjelaskan, agenda pertama Presiden Prabowo, yakni memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Agendanya pada pukul 14.00 WIB.
Setelah itu, Prabowo juga akan memberikan arahan kepada satuan komandan TNI pada sore harinya.
"Bapak presiden akan memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI, pukul 15.30 WIB," ucap Yusuf.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Selain itu, Prabowo juga melantik Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.
"Dewan Pertahanan Nasional itu di perpresnya, tugas, fungsinya memberikan pertimbangan, dan masukan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional, ketuanya langsung presiden," ujar Hasan Nasbi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2024).
"Anggota-anggota tetapnya ada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain, tergantung situasinya," sambungnya
Dalam kesempatan itu, Hasan Nasbi menjelaskan perbedaan Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional.
"Kalau ketahanan kan lebih kepada ketahanan, ada keamanan juga. Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan," ucap dia.
Menurutnya, Dewan Pertahanan Nasional memiliki tiga deputi, yakni Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi. Hasan mengatakan, lembaga tersebut nantinya lebih banyak diisi oleh unsur TNI.
"Jadi, kalau ini di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI," tutur dia.