Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Prabowo Lantik 8 Pejabat, dari Maruli hingga Kristomei Jadi Kepala BNPB

15 Oct 2026, 22:43 WIB4 min read

Pelantikan Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo melantik delapan pejabat di Istana Negara pada 15 Oktober 2026, mencakup pimpinan BNPB, dua Wamenhan, Wakil Panglima TNI, KSAD, Wamentan, serta pengelola gambut-mangrove.
Kristomei Sianturi menjadi Kepala BNPB, sementara Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita bertukar posisi sebagai Wakil Panglima TNI dan KSAD; Maruli juga memimpin badan pengelola perbatasan.
Usai dilantik, Kristomei akan mengonsolidasikan BNPB, menyerahkan perkara OTT kepada penegak hukum, memeriksa ulang data karhutla, dan memprioritaskan respons cepat demi keselamatan masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (13/10/2026)

Kepala BNPB sebelumnya, Suharyanto, melaporkan kepada Prabowo dalam rapat terbatas bahwa kebakaran hutan dan lahan yang masih ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.

Kamis pagi

Kristomei Sianturi diminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk hadir menghadap Presiden di Istana.

sekitar pukul 13.00 WIB

Richard Taruli Horja Tampubolon tiba di Istana dan menyatakan siap menerima penugasan dari Presiden.

Kamis (15/10/2026)

Presiden Prabowo Subianto melantik delapan pejabat di Istana Negara, termasuk Kristomei sebagai Kepala BNPB, Richard dan Yusuf Jauhari sebagai Wamenhan, serta Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI.

Setelah dilantik

Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi internal BNPB, menyerahkan penanganan OTT KPK kepada aparat hukum, serta memeriksa ulang data karhutla.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Presiden Prabowo Subianto melantik delapan pejabat baru, termasuk Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB, serta mengangkat pejabat pada TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Who?
Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi, Yusuf Jauhari, Richard Taruli Horja Tampubolon, Maruli Simanjuntak, Tandyo Budi Revita, Alim Setiawan Slamet, Satyawan Pudyatmoko, dan Sriyanto.
Where?
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
When?
Pelantikan digelar pada Kamis, 15 Oktober 2026. Richard Tampubolon tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB.
Why?
Pengangkatan dilakukan untuk mengisi dan mengubah sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, kementerian, serta lembaga pemerintah melalui keputusan presiden.
How?
Prosesi diawali dengan lagu Indonesia Raya, pembacaan Keputusan Presiden, dan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo Subianto.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo melantik delapan pejabat baru di Istana Jakarta. Kristomei Sianturi jadi kepala BNPB, tempat yang membantu saat ada bencana. Maruli Simanjuntak jadi Wakil Panglima TNI. Kristomei sekarang akan mengecek data kebakaran hutan dan tanah. Ia mau BNPB bekerja cepat supaya orang-orang aman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pelantikan ini memberi ruang bagi pembaruan kepemimpinan di sejumlah bidang penting, dengan penekanan pada sumpah untuk menjalankan aturan dan pengabdian kepada negara. Di BNPB, komitmen Kristomei untuk berkonsolidasi, membuka proses hukum tanpa intervensi, memeriksa data karhutla, serta mengutamakan respons cepat mencerminkan perhatian pada tata kelola dan keselamatan masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Presiden Prabowo Subianto melantik delapan pejabat di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup pergantian sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, pengangkatan wakil menteri, serta pimpinan lembaga pemerintah.

Berikut daftar pejabat baru yang dilantik:

Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB.
Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi.
Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) bidang strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan pertahanan.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI.
Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Profesor Doktor Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden dan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

1. Maruli rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk posisi Wakil Panglima TNI. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Pengangkatan Kristomei sebagai Kepala BNPB tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, pengangkatan Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon sebagai Wamenhan tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Adapun Maruli dan Tandyo, keduanya bertukar posisi, dimana sebelumnya Maruli menjabat sebagai KSAD dan Tandyo sebagai Wakil Panglima TNI.

Prabowo memberhentikan keduanya dari jabatan sebelumnya dengan hormat serta menyampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa mereka kepada bangsa dan negara. Selain sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga mendapat penugasan rangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.

2. Kristomei dihubungi Seskab Teddy untuk menghadap Prabowo

Pelantikan Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Sebelum pelantikan berlangsung, Kristomei yang tiba di Istana mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pemanggilannya. Ia mengatakan, diminta oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Kamis pagi untuk hadir menghadap Presiden.

Saat ditanya mengenai kemungkinan mendapat tugas baru untuk menangani penanggulangan bencana di Indonesia, Kristomei menyatakan siap menjalankan perintah sebagai prajurit TNI.

“Saya diminta untuk hadir pada Presiden. (Jika diberikan penugasan baru) sebagai tentara siap perintah,” kata Kristomei kepada jurnalis.

Sementara itu, Richard mengaku telah berada di Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Ia juga menyatakan kesiapannya apabila mendapat penugasan baru dari Presiden.

“Saya prajurit siap ditempatkan di mana saja,” ujar Richard.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya diangkat menjadi Wamenhan, Richard meminta doa terbaik dan menegaskan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik bagi negara.

Tak lama setelah kedatangan para perwira tinggi tersebut, kemudian diumumkan pengangkatan sejumlah pejabat, termasuk Kristomei sebagai Kepala BNPB dan Richard sebagai Wamenhan.

3. Kristomei akan periksa ulang data karhutla

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi (IDN Times/Trio Hamdani)

Setelah dilantik sebagai Kepala BNPB, Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk memastikan lembaga yang dipimpinnya bekerja secara efektif, terutama dalam penanganan bencana dan pembenahan tata kelola organisasi.

Ia juga menegaskan, BNPB menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan lembaga tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundangan yang berlaku,” kata Kristomei.

Ia memastikan akan melakukan pembenahan internal untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan BNPB. Mengenai kemungkinan pergantian Sekretaris Utama BNPB Rustian, Kristomei mengatakan keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan proses hukum.

Selain pembenahan organisasi, Kristomei juga akan memeriksa kembali data kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk angka luas lahan terbakar yang sebelumnya dilaporkan kepada Presiden.

Ia mengatakan, akan mencocokkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) dengan hasil pemantauan satelit NASA untuk memastikan luas kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Pasti dong. Kan tadi saya bilang saya konsolidasi internal dulu, saya cek dulu data fakta yang ada saat ini,” kata Kristomei.

Sebelumnya, Kepala BNPB periode sebelumnya, Suharyanto, melaporkan kepada Prabowo bahwa luas lahan yang masih terbakar dan ditangani satuan tugas di enam provinsi mencapai 639,23 hektare. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas pada Selasa (13/10/2026).

Kristomei mengatakan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Ia menegaskan, upaya penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa.

“Makanya tadi saya bilang, responsif. Responsnya hitungannya bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depan, ya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” tegasnya.

Kristomei berencana meninjau lokasi kebakaran dalam waktu dekat. Namun, ia belum menentukan lokasi yang akan dikunjungi karena perlu melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Ia juga belum memastikan apakah kebakaran hutan dan lahan akan ditetapkan sebagai bencana nasional, karena penentuan status harus mempertimbangkan ketentuan dan kondisi yang berlaku.