Punya Lembaga Baru, Prabowo Targetkan Tak Ada Lagi Kebakaran Gambut
BPGMN menyiapkan pemulihan gambut, pengawasan, dan pelibatan masyarakat untuk menekan kebakaran hutan dan lahan.
Pemetaan kanal, sekat kanal, komoditas ramah gambut, dukungan akademisi, serta penambahan polisi hutan menjadi bagian dari penanganan.
Pemerintah akan memetakan sekitar 500 KHG untuk memprioritaskan pemulihan dan menargetkan tidak ada lagi kebakaran gambut.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengungkapkan sejumlah langkah untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Indonesia.
Lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto itu akan memulihkan kondisi lahan gambut, memperkuat pengawasan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga ekosistem.
Satyawan mengatakan, pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama badan yang dipimpinnya, terutama ketika musim kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran.
"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan bisa mengelola gambut agar ketika terjadi musim kemarau ekstrem seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kesehatan," katanya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Selain itu, BPGMN bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan lahan gambut dan mangrove yang rusak akibat kebakaran maupun deforestasi.
1. Badan Gambut bakal petakan kanal dan dorong komoditas ramah gambut
Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko. (IDN Times/Trio Hamdani) Salah satu penyebab gambut mudah terbakar adalah perubahan kondisi alaminya dari basah dan lembap menjadi kering. Karena itu, dia bersama Wakil Kepala BPGMN Sriyanto akan menyusun rencana untuk mengembalikan kelembapan lahan gambut.
Menurutnya, banyaknya kanal menjadi salah satu penyebab gambut mengering. Padahal, kubah gambut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Pembuatan kanal di kawasan tersebut membuat cadangan air terkuras sehingga lahan lebih rentan terbakar ketika musim kemarau.
"Kita akan mengembalikan kondisi gambut agar basah melalui pemetaan kanal dan pembuatan sekat kanal supaya air tidak terdrainase dengan deras," tuturnya.
Pihaknya juga akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan gambut, termasuk mendorong budidaya komoditas yang tidak membutuhkan banyak air. Satyawan menyebut sagu, jelutung, dan nanas sebagai beberapa komoditas yang dapat dikembangkan di lahan gambut.
"Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi tugas kita," ujar dia.
2. Libatkan akademisi hingga tambah 70 ribu polisi hutan
Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko. (IDN Times/Trio Hamdani) Satyawan mengatakan, pengelolaan gambut membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, terutama untuk memodelkan kondisi lahan, mengetahui waktu dan lokasi gambut mengering, serta memetakan risiko kebakaran.
Karena itu, struktur organisasi BPGMN nantinya akan dilengkapi kelompok ahli dari berbagai bidang, antara lain hidrologi gambut, revegetasi, dan sosial ekonomi. Kelompok ahli khusus juga akan disiapkan untuk mendukung pengelolaan mangrove.
Dalam penanganan karhutla, pemerintah juga akan mengupayakan pembasahan kembali gambut untuk mengurangi bahan bakar yang mudah terbakar. Sementara itu, pencegahan sumber api akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
"Sementara itu, untuk mengatasi pemicunya, sesuai arahan Pak Presiden, kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Jumlah polisi hutan kita masih sangat sedikit. Arahan Pak Presiden adalah menambah 70 ribu personel polisi hutan," paparnya.
Nantinya, polisi hutan tidak hanya bertugas melakukan patroli, tetapi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran.
3. Prabowo targetkan tak ada lagi kebakaran gambut
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) (dok. Sekretariat Presiden) Satyawan mengatakan, penanganan karhutla akan diarahkan untuk menurunkan kejadian kebakaran secara bertahap. Wilayah yang berulang kali terbakar diharapkan tidak kembali mengalami kebakaran.
Untuk menentukan wilayah prioritas pemulihan, BPGMN akan memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi KHG yang berada dalam kondisi kritis sehingga pemulihan dapat difokuskan pada kawasan yang membutuhkan penanganan.
"Arahan Presiden adalah tidak ada lagi kebakaran di gambut. Tentu saja, targetnya untuk seluruh Indonesia," kata dia.
