Jakarta, IDN Times — Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri dalam aktivitas sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo mengatakan, ribuan tambang ilegal tersebut telah ditutup pada akhir tahun lalu. Namun, dia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar itu bisa berlangsung tanpa diketahui aparat dan pejabat terkait.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut! Masa seribu tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri gak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut!” kata Prabowo sambil mengetuk-ngetuk meja mimbar dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan, negara memberikan pangkat dan jabatan kepada para pejabat dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau gak bisa tertibkan ini,” ujar dia.
Prabowo juga menegaskan dirinya tidak boleh membiarkan perasaan pribadi memengaruhi kebijakan yang diambil sebagai kepala negara. Dia mengatakan, seluruh keputusan harus didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Karena itu, Prabowo kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut aktivitas tambang ilegal tersebut. Dia menilai sulit dipercaya jika ribuan tambang dapat beroperasi secara ilegal tanpa diketahui pejabat kepolisian maupun aparat terkait.
“Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat,” kata Prabowo.