Prabowo Minta Tangani Karhutla Tak Tunggu Hujan, Operasi Udara Digenjot

Menurut dia, pemerintah juga mengoptimalkan operasi udara untuk membantu pemadaman karhutla. Panglima TNI telah diperintahkan mengerahkan pesawat untuk mendukung operasi tersebut, termasuk pesawat Casa yang sudah digunakan dan Hercules yang turut diperintahkan untuk dikerahkan.

Dudung mengatakan pengerahan personel di darat juga akan ditingkatkan. Presiden meminta TNI, Polri, Dinas Kehutanan, serta masyarakat dilibatkan secara lebih luas agar penanganan kebakaran dapat berjalan secara terkoordinasi.

"Ini betul-betul harus secara masif, terukur, dan dilaksanakan dengan segera karena memang ini sudah sangat membantu," ucap dia.

Di sisi lain, Dudung mengakui penanganan karhutla bukan perkara mudah, terutama ketika api membakar lahan gambut. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami tantangan di lapangan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani kebakaran.

"Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu dilakukan," kata dia.

Dudung juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menggambarkan pemerintah tidak melakukan upaya penanganan. Ia menegaskan, personel TNI dan Polri bersama petugas terkait terus bekerja untuk memadamkan api di sejumlah wilayah terdampak.

"Kami sudah semaksimal mungkin. Prajurit prajurit TNI, Polri, dan sebagainya yang terlibat ini secara masif dan mohon doanya semoga ini tuntas," ujar dia.

Terkait penegakan hukum, Dudung menyebut sejumlah korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikannya masih berjalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara tersebut diserahkan kepada Kapolri untuk disampaikan dalam kesempatan yang sama.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan, Bareskrim Polri tengah menangani 98 laporan polisi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Jadi, Per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi," ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban dapat mencakup pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.