Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan hakim ad hoc. Hal itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026, tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc.
Perpres itu ditandatangani Prabowo pada 4 Februari 2026. Tunjangan hakim ada yang mencapai Rp105.270 juta.
Berikut total tunjangan yang didapat hakim ad hoc di setiap pengadilan:
Pengadilan tindak pidana korupsi:
- Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama: Rp49.300 juta
- Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding: Rp62.500 juta
- Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat kasasi: Rp105.270 juta
Pengadilan hubungan industrial:
- Pengadilan hubungan industrial tingkat pertama: Rp49.300 juta
- Pengadilan hubungan industrial tingkat kasasi: Rp105.270 juta
Pengadilan perikanan:
- Pengadilan perikanan tingkat pertama: Rp49.300 juta
Pengadilan hak asasi manusia:
- Pengadilan hak asasi manusia tingkat pertama: Rp49.300 juta
- Pengadilan hak asasi manusia tingkat banding: Rp62.500 juta
- Pengadilan hak asasi manusia tingkat kasasi: Rp105.270 juta
Pengadilan niaga:
- Pengadilan niaga tingkat pertama: Rp49.300 juta
- Pengadilan niaga tingkat kasasi: RP105.270 juta.
Pada Pasal 1 dijelaskan, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
Pasal 2 menerangkan, ad hoc diberikan hak keuangan dan fasilitas berupa tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, biaya perjalanan dinas dan uang penghargaan.
Pada Pasal 3 diterangkan, tunjangan hakim ad hoc diberikan setiap bulan. Hakim ad hoc diberikan hak keuangan dan fasilitas setelah dilantik.
Hak keuangan dan fasilitas dihentikan apabila hakim ad hoc yang bersangkutan menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.